Canda (gurauan) dalam bahasa Arab disebut mizah atau mumazahah. Al-Jailany dalam Syarah Al-Adabul Mufrad, mendefinisikan canda adalah berbicara secara ramah dan menciptakan kegembiraan terhadap orang lain (Ath-Thahthawi, Senyum dan Tangis Rasulullah, hlm. 116). Hukumnya mubah menurut An-Nawawi (An-Nawawi, Al-Adzkar, hlm.279). Dalilnya, hadits dari Abu Hurairah RA, bahwa para shahabat bertanya,” Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah mencandai kami.” Rasulullah saw. menjawab “Sesungguhnya tidaklah aku berbicara, kecuali yang benar.” (HR Tirmidzi, al-Adzkar, hlm. 279).
Jadi, bercanda itu hukumnya mubah, asalkan sesuai syari’ah. Itu secara umum. Lalu bolehkah bercanda dengan lawan jenis yang bukan mahram? Jawabnya, boleh (mubah) sepanjang sesuai syariah. Dalilnya, karena Rasulullah pernah mencandai seorang gadis yatim di rumah Ummu Sulaim. Rasul berkata kepada gadis yatim itu, ”Engkau masih muda, tapi Allah tidak akan membuat keturunanmu nanti tetap muda. “ Ummu Sulaimah lalu berkata,”Hai Rasulullah, Engkau berdoa kepada Allah bagi anak yatimku, agar Allah tidak membuat keturunannya tetap muda. Demi Allah, ya memang dia tidak muda selama-lamanya.” (HR. Ibnu Hibban, dari Anas bin Malik RA) (Ath-Thahthawi, Senyum dan Tangis Rasulullah, hlm. 134; Nasy’at Al-Masri, Senyum-senyum Rasulullah, hlm. 65-66).
Jadi, bercanda dengan lawan jenis non-mahram, juga mubah berdasarkan dalil di atas. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya seperti via e-mail, chatting, atau kirim-kiriman SMS. Tetapi, meski mubah secara syar’i, wajib diperhatikan beberapa rambu syariahnya. Di antaranya :
Pertama, materi canda :
1. Tidak mengolok-ngolok/mempermainkan ajaran Islam
2. Tidak menyakiti perasaan
3. Tidak mengandung kebohongan, ghibah (menggunjing), dan kecabulan
4. Tidak melampaui batas, yakni tidak membuat melalaikan kewajiban dan tidak menjerumuskan pada yang haram (‘Aadil bin Muhammad Al-‘Abdul ‘Aali, Pemuda dan canda, hlm. 38-44)
Kedua, pihak wanita tidak boleh genit, baik dalam perkataan tulisan, maupun dalam tingkah laku. (QS. Al-Ahzab:32).
Ketiga, wajib menutup aurat dan menjaga pandangan (ghadhdhul bashar) (QS. An-nur:31), dan tidak boleh berkhalwat (menyendiri berdua).
Keempat, jika dalam kehidupan umum (seperti kampus), wajib dipenuhi syaratnya : (1) dalam rangka melakukan aktivitas yang dibolehkan syariah (seperti belajar mengajar)รจ (misalnya : Bapak dosen yang mengajar di kelas sedikit melucu agar suasana cair/sebagai ice breaker – red. KI), dan (2) interaksi itu mengharuskan pertemuan (ijtima’) antara pria dan wanita. Jika tidak mengharuskan pertemuan – alias bisa dikerjakan masing-masing – maka tidak boleh ada interaksi, sehingga tidak boleh ada canda. Misalnya, aktivitas makan-makan di kantin, dll. Ini semua tidak boleh dilakukan secara bersama. (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham al-Ijtima’I fi al-islam, hal. 40). Wallahu a’lam. (www.konsultasi.wordpress.com)
Jadi, sebaiknya sangat berhati-hati untuk bercanda dengan lawan jenis. Baik di dunia nyata ataupun di dunia maya (email, chatting, SMS) karena bisa jadi akan menuju kepada perbuatan haram. Kalau memang ingin bercanda, masih banyak obyek lain yang halal, misalnya dengan teman sesama jenis, atau dengan istri.
Sumber Jawaban : Rubrik Konsultasi Fikih, Majalah Sobat Muda, Edisi 2 / Tahun I Oktober 2004 diasuh oleh Ust. Muhammad Shiddiq al-Jawi.
Sumber : Gema Pembebasan
28/11/07
Highlight Berita Nasional
| Highlight Berita Nasional |
|
|
Sumber : http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/nasional/index.php?page=18
12/12/2005
SBY Diminta Selesaikan Konflik PKB
Ketua Umum DPP PKB versi Muktamar Surabaya, Choirul Anam meminta Presiden SBY mengimplementasikan keputusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final. Anam bersama sejumlah ulama juga meminta untuk bertemu presiden. Ini dikemukakan Anam di sela-sela peresmian kantor baru DPP PKB di Jl.Kramat VI No.8
12/12/2005
SBY Diminta Selesaikan Konflik PKB
Ketua Umum DPP PKB versi Muktamar Surabaya, Choirul Anam meminta Presiden SBY mengimplementasikan keputusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final. Anam bersama sejumlah ulama juga meminta untuk bertemu presiden. Ini dikemukakan Anam di sela-sela peresmian kantor baru DPP PKB di Jl.Kramat VI No.8
12/12/2005
Bantuan ke Papua Belum Terkirim
Bantuan bahan makanan bagi masyarakat di tiga distrik yang dilanda kelaparan di Papua belum bisa disalurkan. Helikopter TNI AD yang mengangkut bahan makanan itu terpaksa kembali ke Wamena karena hujan deras dan kabut tebal. Pelaksana Harian Satkorlak Bencana Kemanusiaan Yahukimo, Letkol Sarjono di Wamena mengatakan, pendistribusian bantuan pada hari ketiga gagal mencapai sasaran karena terhambat hujan lebat, kabut tebal dan angin kencang. Ketiga distrik itu adalah Nalca, Panggema dan Pandama. (Kompas, 13/12/05)
12/12/2005
Tarif Air Minum di Atas Rp 1.000/M3
Beban utang PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mencapai Rp 5 triliun lebih. Setiap tahun sekitar 186 dari 300 PDAM mengalami kerugian Rp 100 miliar. Karena itu pemerintah mengusulkan agar tarif air minum dinaikkan di atas Rp 1.000/m3. Dirjen Cipta Karya Dep. PU Agoes Widjanarko di Jakarta menyatakan, kenaikan itu diperkirakan di bawah 20 persen. (Pelita, 13/12/05)
11/12/2005
Revisi Perppu Teroris
Kapolri Jenderal Pol. Sutanto mengusulkan revisi atas Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sebab Perpu tersebut membatasi gerak polisi dalam mengungkap jaring terorisme di
11/12/2005
Bantuan Tiba di Yahukimo
Sejumlah bantuan makanan dan obat-obatan tiba di Kabupaten Yahukimo, Papua untuk mengatasi bencana kelaparan dan penyakit yang mengancam penduduk di daerah itu. Bahan makanan dan obat-obatan itu diantar langsung Menko Kesra Aburizal Bakrie didampingi Mensos, Menkes dan Gubernur Papua JP Salossa dengan menggunakan pesawat helikopter TNI AD. (Investor Daily, 12/12/05)
11/12/2005
Bukan Kebijakan Polri
Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menegaskan, wacana pengambilan sidik jari para santri di pondok-pondok pesantren tidak pernah menjadi kebijakan jajarannya, sehingga masyarakat tidak perlu resah karena hal itu tidak akan pernah dilakukan.”Terus terang hal-hal seperti itu meresahkan masyarakat, seolah komunitas tertentu kami awasi. Saya tegaskan, hal itu tidak pernah menjadi kebijakan kami. Saya justru heran, kenapa masalah ini terus-terusan berkembang, padahal berkali-kali pula telah saya tegaskan,” katanya di rumah dinasnya. (Investor Daily, 12/12/05)
11/12/2005
Bukan Kebijakan Polri
Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menegaskan, wacana pengambilan sidik jari para santri di pondok-pondok pesantren tidak pernah menjadi kebijakan jajarannya, sehingga masyarakat tidak perlu resah karena hal itu tidak akan pernah dilakukan.”Terus terang hal-hal seperti itu meresahkan masyarakat, seolah komunitas tertentu kami awasi. Saya tegaskan, hal itu tidak pernah menjadi kebijakan kami. Saya justru heran, kenapa masalah ini terus-terusan berkembang, padahal berkali-kali pula telah saya tegaskan,” katanya di rumah dinasnya. (Investor Daily, 12/12/05)
11/12/2005
SBY Akui Reformasi Lambat
Presiden SBY mengakui reformasi berjalan lambat dan menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses itu. Selain perlunya mempercepat proses reformasi birokrasi agar efektif, kapabel dan bersih, SBY juga menyatakan telah mengambil langkah-langkah memerangi korupsi serta meningkatkan transparansi dan pemerintahan yang baik. SBY mengemukakan ini dalam presentasinya di depan peserta forum bisnis dan investasi ASEAN di Kuala Lumpur. (Investor Daily, 12/12/05)
09/12/2005
Sidik Jari Santri, Inisiatif Masyarakat
Kapolri Jenderal Pol.Sutanto membantah pihaknya sebagai pengusung ide pengambilan sidik jari para santri. Justru ide tersebut dari sejumlah ulama dan masyarakat di Cimahi, Jawa Barat. “Ini bukan kebijakan Polri. Ini adalah inisiatif dari kelompok masyarakat di
09/12/2005
Benahi Data, Stop Impor Beras
Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi mengeluarkan izin impor beras, kecuali benar-benar dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Ketahanan Pangan. Selain itu pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai stok beras sehingga kebijakan yang diambil tidak akan merugikan rakyat banyak, terutama para petani. Tentang hak angket maupun interpelasi yang sudah diusulkan sejumlah anggota dewan lintas fraksi, pimpinan dewan akan memproses dan menindaklanjuti, ujar Agung dalam rapat paripurna DPR. (Pelita, 10/12/05)
09/12/2005
Segera Diangkat 750.000 PNS Baru
Meneg PAN Taufiq Effendi memastikan, sebanyak 650 ribu tenaga honor akan diangkat menjadi PNS. Diutamakan yang usiannya maksimal 45 tahun dan sudah berdinas 15-25 tahun. Selain itu juga akan diangkat 100.000 PNS baru yang akan ditempatkan di pusat 25% dan di daerah 75%.. Taufik mengemukakan ini usai rapat koordinasi tentang pengangkatan pegawai honoror menjadi PNS yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres. Rakor dihadiri Mendiknas Bambang Sudibyo dan Kepala BKN Prapto Hadi. (Pelita, 10/12/05)
09/12/2005
DPR Desak SE Mendagri Dicabut
Ketua DPR Agung Laksono berniat melaporkan ke Presiden SBY mengenai sikap Mendagri yang tidak mengindahkan desakan DPR agar mencabut Surat Edaran Mendagri tentang penetapan harga eceran minyak tanah nasional Rp 2.275/liter yang memasukkan komponen dana pengawasan Rp 50/liter. “Kalau bandel-bandel juga, ya saya akan ke presiden melaporkan hal ini,” ujar Agung kepada pers. Sebelumnya saat memimpin rapat pariputrna DPR, Agung menegaskan sikap DPR yang menghendaki pencabutan
09/12/2005
Pertemuan Tokoh
Sejumlah tokoh nasional senior diantaranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan mantan Panglima ABRI Wiranto mengadakan pertemuan di kediaman mantan Presiden Megawati di Jl.Teuku Umar 27 Jakarta Pusat.
Selain mengkritisi kinerja pemerintah dikaitkan dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat yang semakin berat, mereka mengimbau para penyelenggar negara mengutamakan kemandirian bangsa termasuk kembali ke jati diri dan sistem
09/12/2005
Pertemuan Tokoh
Sejumlah tokoh nasional senior diantaranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan mantan Panglima ABRI Wiranto mengadakan pertemuan di kediaman mantan Presiden Megawati di Jl.Teuku Umar 27 Jakarta Pusat.
Selain mengkritisi kinerja pemerintah dikaitkan dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat yang semakin berat, mereka mengimbau para penyelenggar negara mengutamakan kemandirian bangsa termasuk kembali ke jati diri dan sistem
09/12/2005
Bukti Lemahnya Infrastruktur
Kelaparan yang melanda Kabupaten.Yahukimo, Papua merupakan bukti lemahnya infrastruktur pemerintahan. Bahkan setelah Depsos mengirim bantuan beras 13 ton sekalipun, kelaparan belum tertangani karena bantuan itu belum juga sampai ke lokasi kelaparan. Ketua DPRD Kab. Yahukimo, Abok Busup, mengungkapkan, bantuan Depsos ke Kec. Krupon belum sampai ke lokasi. “Bantuan masih tertahan di Wamena. Kami sedang usahakan menyewa pesawat berdaya angkut lebih dari tiga ton,” ujarnya. (Kompas, 10/12/05)
09/12/2005
Atasi Kelaparan di Papua
Presiden SBY saat memberikan penghargaaan ketahanan pangan tingkat nasional di Istana Negara minta kasus kelaparan di Papua segera diatasi untuk menyelamatkan penduduk setempat. Presiden minta para pejabat jangan mengambil tindakan yang mengandung risiko tinggi sehingga bisa terjadi kelaparan. “Kalau itu terjadi (kelaparan-red), kita yang salah, pemimpin yang salah,” tegasnya. Presiden juga akan minta keterangan dari yang bertanggungjawab, “Kalau lalai kita beri tindakan.” (Pelita, 10/12/05)
08/12/2005
Interpelasi Impor Beras
Setelah 115 anggota DPR dari berbagai fraksi menggunakan hak angket untuk menyikapi impor beras yang dilakukan pemerintah, kini giliran 35 anggota DPR menggunakan hak interpelasinya.
08/12/2005
Kelaparan di Papua, 55 Tewas
Bencana kelaparan yang dialami warga Kabupaten Yahukimo, bagian tengah Pegunungan Jayawijaya, Papua menewaskan 55 orang sejak 11 November lalu. Penanganan dan informasi kelaparan ini sangat lambat akibat sulitnya
08/12/2005
SBY Kritik Pengkritiknya
Presiden SBY mengkritik balik cara-cara yang digunakan para pengkritik pemerintah yang dipimpinnya setahun ini bersama Wapres Jusuf Kalla. SBY menyesalkan kritik yang disampaikan dengan cara menjelek-jelekkan keadaan bangsa dan negara sendiri. “Mari kita pupuk rasa kecintaan pada bangsa dan negara dan bersama-sama memperbaikinya. Kita tak akan memperoleh apa-apa jika terus mengagumi negara lain, sementara selalu memandang buruk apa yang ada di dalam negeri sendiri,” katanya di Istana Negara. (Kompas, 9/12/05)
08/12/2005
3.316 Ton Beras PNS Numpuk
Sebanyak 3.316 ton beras dari total 8.513 ton beras jatah ribuan PNS di Propinsi Papua belum terangkut ke tujuan masing-masing. Untuk mengangkutnya dibutuhkan dana Rp 12,5 miliar. Pengeluaran terbesar melalui udara yakni Rp 7 miliar. Dirut Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti Drs Matias Sarwa di Jayapura mengatakan, 3.316 ton beras itu jatah November dan Desember 2005.
Diusulkan dana pengangkutan beras ke pedalaman melaui darat, laut dan udara di APBN 2005 Rp 39,31 milar. Tapi yang disetujui pusat hanya Rp 32 miliar, sehingga hanya bisa diangkut jatah beras hingga Oktober 2005. Karena tak bisa diangkut, ribuan pegawai di daerah pedalaman terpaksa mengkonsumsi makanan lokal seperti umbi-umbian. (Kompas, 9/12/05)
08/12/2005
3.316 Ton Beras PNS Numpuk
Sebanyak 3.316 ton beras dari total 8.513 ton beras jatah ribuan PNS di Propinsi Papua belum terangkut ke tujuan masing-masing. Untuk mengangkutnya dibutuhkan dana Rp 12,5 miliar. Pengeluaran terbesar melalui udara yakni Rp 7 miliar. Dirut Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti Drs Matias Sarwa di Jayapura mengatakan, 3.316 ton beras itu jatah November dan Desember 2005.
Diusulkan dana pengangkutan beras ke pedalaman melaui darat, laut dan udara di APBN 2005 Rp 39,31 milar. Tapi yang disetujui pusat hanya Rp 32 miliar, sehingga hanya bisa diangkut jatah beras hingga Oktober 2005. Karena tak bisa diangkut, ribuan pegawai di daerah pedalaman terpaksa mengkonsumsi makanan lokal seperti umbi-umbian. (Kompas, 9/12/05)
08/12/2005
Menag Lepas Kloter Pertama
Jemaah
07/12/2005
Ikrar Antikorupsi
Seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir memperingati Hari Antikorupsi Internasional di Ruang Baharudin Lopa, Kejaksaan Agung,
07/12/2005
Gaji PNS Minimal Rp 1 Juta
Presiden SBY berjanji segera menaikkan gaji PNS golongan rendah (golongan I dan II) menjadi minimal Rp 1 juta mulai tahun depan. “Saya ingin gaji minimal Rp 1 juta. Insya Allah bisa kita capai pada 2006,” ujarnya saat memberi sambutan pada peringatan Hari Penyandang Cacat di Istana Negara. (Investor Daily, 8/12/05)
07/12/2005
Jusuf Kalla: Berpikir Positif
Wapres Jusuf Kalla meminta masyarakat berpikir positif terhadap langkah penanganan dan pencegahan terorisme yang dilakukan aparat keamanan seperti pengambilan sidik jari yang akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra. Permintaan ini dikemukakan Wapres saat membuka seminar internasional Islamic Radicalism Security Issues and Economic Aktivities in Indonesia di Jakarta. (Media
07/12/2005
Teken Kontrak Politik
07/12/2005
Presiden Lantik Enam Menteri
Presiden SBY di Istana Negara,
07/12/2005
Beras Impor Eks Vietnam
Marissa Haque, anggota DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan beras impor yang diangkut tiga kapal Vietnam yang ditolak berlabuh di pelabuhan Ciwanda, Kota Cilegon, Banten, tidak layak dikonsumsi. Pasalnya, beras itu sudah berwarna kuning dan hijau dan banyak kutu. “Saya memiliki bukti-bukti kuat. Selain berupa film, beras itu kami ambil untuk dijadikan contoh dan diperiksa. Yang paling berbahaya adalah beras itu mengandung senyawa untuk diawetkan. Senyawa itu merupakan salah satu penyebab kanker. Saya heran Perum Bulog menyatakan beras itu layak makan,” kata Marissa di kantor PDIP Provinsi Banten. (Sinar Harapan, 8/12/05)
06/12/2005
ICMI dipimpin Presidium
Komisi A yang membidangi organisasi menyetujui ICMI dipimpin secara kolektif oleh presidium seperti yang diusulkan BJ Habibie. Keputusan ini diambil dengan pemungutan suara pada Muktamar IV ICMI di Naraja Ballroom, Hotel Sahid Jaya,
06/12/2005
ICMI Butuh Cedekiawan Sejati
Anggota Dewan Pakar ICMI, Din Syamsuddin di Makassar menyatakan, ICMI harus dimotori oleh sosok cendekiawan sejati. Ini terkait dengan fungsi dan peran besar ICMI sebagai organisasi yang terdiri dari para cendekiawan dalam kiprahnya bagi perkembangan bangsa di masa depan. Selain memiliki otoritas atau kapasitas keilmuan di bidangnya, sosok itu harus memiliki ideologi cendekiawan, yaitu ideologi perubahan. Sehingga ICMI bisa memberikan peran besarnya sebagaimana komitmen 5K, yakni kualitas kehidupan, kualitas kerja, kualitas karya, kualitas kemanusiaaan dan kualitas ketakwaan. (Kompas, 7/12/05)
06/12/2005
Pengungsi Aceh Butuh Modal Usaha
Ratusan ribu pengungsi di NAD kini membutuhkan pekerjaan segera, menyusul makin berkurangnya bantuan logistik. Mereka berharap bisa segera bekerja jika ada bantuan modal usaha. “Kami membutuhkan bantuan modal dan lapangan pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Apalagi bantuan logistik, menurut informasi, akan dihentikan bulan depan,” ujar Rahma (36) salah seorang pengungsi yang ditemui di Mon Ikeuen, Kecamatan.Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar. (Kompas, 7/12/05)
06/12/2005
Konflik Aceh diakhiri
Presiden SBY mengatakan konflik Aceh telah dapat diakhiri dan mereka di Aceh yang pada masa lalu menghendaki wilayah ini merdeka telah bergabung kembali dalam negara kesatuan RI. SBY mengemukakan ini menjawab pertanyaan seorang siswi dalam dialog di Balairung Pancasila Kompleks SMA Taruna Nusantara di Magelang. Presiden juga menyatakan pentingnya menjaga semangat nasionalisme dan patriotisme agar
06/12/2005
Koordinasi BI dan Tim Ekonomi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengharapkan koordinasi antara tim ekonimi Kabinet Indonesia Bersatu dan BI selaku otoritas moneter lebih dieratkan dalam menghadapi dan merespon tantangan perekonomian nasional. Saat menjelaskan hasil rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Burhanuddin menyatakan BI memandang tantangan utama tahun 2006 adalah mengembalikan stabilitas makro ekonomi dan membangun kembali kepercayaaan masyarakat dan investor tentang prospek perekonomian Indonesia. (Kompas, 7/12/05)
06/12/2005
Tiga Tugas Untuk Menkeu
Presiden SBY memberikan tiga tugas kepada Menkeu Sri Mulyani. Yakni penanganan inflasi yang sangat tinggi, melakukan stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan. “Penekanan memang diarahkan ke inflasi yang sangat tinggi, lalu mengembalikan stabilitas makro, dan satu hal meningkatkan kesempatan kerja pada 2006 serta mengurangi kemiskinan,” kata Sri kepada pers di gedung Bappenas. (Media
06/12/2005
UU Guru dan Dosen disahkan
Sidang paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif di gedung DPR/MPR Senayan mensahkan RUU Guru dan Dosen menjadi UU. Mendiknas usai sidang berharap dengan disahkannya UU ini bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan, terutama performa guru dan dosen. Kendati baru disahkan, UU ini telah menuai kritik dan bahkan ada yang mendesak diamandemen karena ada pasal-pasal yang mendiskriminasi guru swasta. (Koran Tempo, 7/12/05)
05/12/2005
ICMI dipimpin Kolektif
Mantan Presiden BJ Habibie mengusulkan agar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dipimpin secara kolektif dalam sistem presidium, bukan presidensial. Kepemimpian kolektif akan lebih memudahkan ICMI bekerja, terutama menjawab tantangan pemerintah untuk memberikan solusi pada berbagai persoalan bangsa. Habibie mengemukakan ini saat menyampaikan refleksi 15 tahun ICMI dalam Muktamar IV ICMI di Makasar. (Kompas, 6/12/05)
05/12/2005
Sarwono Ingatkan Presiden SBY
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sarwono Kusumaatmadja mengingatkan Presiden SBY untuk tidak main-main dalam melakukan reshuffle kabinet. Karena sejak awal, para menteri yang dipilih dan diangkat sudah banyak yang bermasalah. Sarwono mengemukakan ini usai berkonsultasi dengan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Senayan,
05/12/2005
Reshuffle Kabinet
Presiden SBY di Gedung Agung,
Boediono menggantikan Aburizal Bakrie yang dialihkan menjadi Menko Kesra. Erman menggantikan posisi Fahmi Idris yang dipindah menjadi Menteri Perindustrian. Sedangkan Paskah Suzetta menggantikan posisi Sri Mulyani yang beralih menjadi Menteri Keuangan. Mereka yang tidak lagi duduk di kabinet adalah Alwi Shihab, Jusuf Anwar dan Andung Nitimihardja. (Kompas, 6/12/05)
04/12/2005
Curigai Pesantren Untungkan Teroris
Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, kecurigaan yang dialamatkan ke pondok pesantren, dengan masuknya aparat intelijen antara lain untuk mengambil sidik jari para santri justru akan menguntungkan teroris.”Jangan keburu curiga kepada pondok pesantren, karena yang untung sebenarnya para teroris itu sendiri,” katanya sebelum membuka konferensi cabang PC NU di Kediri, Jawa Timur. (Pelita, 5/12/05)
04/12/2005
Muktamar IV ICMI
Presiden SBY membuka secara resmi Muktamar IV Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang berlangsung 4-7 Desember 2005 di Hotel Sahid Jaya,
03/12/2005
Mendesak, Perbaikan Makro Ekonomi
Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyatakan, perbaikan mikro ekonomi mendesak dilakukan. Buruknya penanganan makro ekonomi menyebabkan slowfation, yakni rendahnya tingkat pertumbuhan di tengah tingginya angka inflasi. Dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis XX Universitas Mercu Buana di Jakarta, Rizal menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM di atas 100% ibarat pemberian obat yang overdosis. Ini terbukti bukan hanya menyulitkan masyarakat karena menurunnya daya beli tapi juga berpengaruh pada keuangan negara. (Kompas, 5/12/05)
03/12/2005
Tiga Solusi Boediono
Mantan Menteri Keuangan Boediono “mengajukan” tiga hal utama yang harus dijadikan pelajaran untuk menyelamatkan perekonomian
02/12/2005
Etnis Tionghoa Jangan Eksklusif
Wapres Jusuf Kalla ketika membuka Muktamar Nasional III Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) di Surabaya mengingatkan segenap warga etnis Tionghoa di Indonesia tidak berprilaku eksklusif. Justru sebaliknya, harus inklusif untuk mempercepat proses pembauran etnis di
02/12/2005
Wapres Buka Rakernas MUI
Wapres Jusuf Kalla membuka Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres,
02/12/2005
Usulan Pertamina dan BP Migas
Mendagri Moh.Ma’ruf menjelaskan, pungutan biaya pengawasan distribusi minyak tanah Rp 50/liter sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mendagri merupakan usulan Pertamina dan BP Migas.”Mengenai angka itu BP Migas dan Pertamina yang lebih mengetahui,” kata Ma’ruf usai shalat Jumat di
02/12/2005
Boediono Perkuat Tim Ekonomi
Presiden SBY menyatakan akan menata kembali tim ekonomi kabinetnya dan meminta mantan Menteri Keuangan Boediono untuk memperkuat tim tersebut. Presiden mengemukakan ini dalam jumpa pers di
01/12/2005
PP Penyiaran ditolak
Sejumlah pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Effendy Gazali PhD, Billy Sarwono PhD, Pinckey Triputra PhD dan Deddy N Hidayat PhD menolak keras terbitnya Peraturan Pemerintah No.50, 51 dan 52 Tahun 2005 yang merupakan implementasi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Mereka meminta Presiden mencabut PP itu dan mengancam akan akan menggugat melalui MA. (Media
01/12/2005
Partai Demokrasi Pembaruan
Sejumlah tokoh sempalan PDI-P mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di Aula Perpustakaan Nasional,
01/12/2005
Kampus Uncen dirusak
Sekitar 1.000 orang yang mengatasnamakan Parlemen Jalanan Rakyat Papua Barat mengamuk dan merusak gedung Universitas Cendrawasih dan Sekolah Tinggi Theologia Fajar Timur Jayapura. Perusakan ini dilakukan menyusul bentrok dengan aparat ketika mereka memperingati HUT ke-43 Rakyat Papua Merdeka. Mereka juga memblokir jalan protokol yang menghubungkan Sentani-Jayapura sehingga lalu lintas kendaraan macet total. (Media
01/12/2005
Komisi I Desak Menhan Bahas 4 RUU
Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Menhan mendesak dipercepatnya penyelesaian empat RUU, yakni RUU Pertahanan Keamanan Negara, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen dan RUU Komponen Cadangan. Menhan mengatakan, RUU Pertahanan Keamanan Negara saat ini masih dalam pembahasan Pokja intern Dephan yang selanjutnya akan dimatangkan dalam forum Panitia Antar Departemen pada awal 2006. Judul RUU itu direncanakan diubah menjadi RUU Keamanan Nasional. (Media
01/12/2005
Program Sukhoi dilanjutkan
Menhan Juwono Sudarsono dalam rapat kerja dengan Komisis I DPR di Jakarta menjelaskan, program pengadaan Sukhoi akan terus diberlakukan guna meningkatkan kesiapan sejumlah pesawat tempur yang terkena dampak embargo seperti F-5 Tiger dan F-16 Fighting Falcon. Langkah ini sebagai antisipasi kemungkinan diberlakukan kembali embargo karena sewaktu-waktu iklim politik di AS bisa berubah. (Sinar Harapan, 2/12/05)
01/12/2005
DPR Minta Mendagri Beri Penjelasan
Pimpinan DPR minta Mendagri memberi penjelasan soal
01/12/2005
Dihimbau Hemat Listrik
Presiden SBY mengimbau masyarakat menghemat pemakaian listrik dan kepada PLN diminta meningkatkan pemenuhan tenaga listrik bagi masyarakat di pedesaan. Saat meresmikan PLTA Sipansihoras berkapasitas 50 MW di Desa Husor, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden mengatakan dari 220 juta penduduk baru 120 juta yang menikmati listrik. (Pelita, 2/12/05)
29/11/2005
GAM Tetap Gelar Milad
Jurubicara GAM Sofjan Dawood di Banda Aceh menyatakan, pihaknya tetap akan menyelenggarakan peringatan HUT atau milad ke-27 GAM pada 4 Desember mendatang. Dia menjanjikan milad itu akan dilakukan secara tertib dan tidak akan melanggar MOU. Sofjan juga mengharapkan TNI dan Polri memberi dukungan pengamanan. Sementara Menkominfo Sofyan Djalil mengharapkan milad digelar lebih sebagai syukuran merayakan perdamaian yang dicapai setelah Mou Helsinki. Dia juga menyatakan kalau ada pengibaran bendera GAM itu berarti melanggar MoU. (Kompas, 30/11/05)
29/11/2005
Reshuffle Jangan Diambangkan
Gubernur Lemhannas Muladi minta Presiden SBY menyelesaikan perombakan kabinet (reshuffle) sesegera mungkin.“Jangan mengambangkan masalah ini sehingga menimbulkan komentar yang macam-macam,” katanya di
29/11/2005
Jangan Tarik PNS ke Politik
Presiden SBY menyerukan kepada segenap jajaran partai politik untuk tidak menarik organisasi Korpri (PNS) untuk kekuatan politik manapun. Karena PNS harus bersikap netral dan tidak memihak kepada kepentingan orang perorangan ataupun kelompok politik manapun. Presiden mengemukakan itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Meneng PAN Taufik Effendi pada peringatan HUT Korpri di pelataran Tugu Proklamasi,
29/11/2005
Gus Dur Harus Tangani Konflik PKB
Pengamat politik Arbi Sanit dan ahli hukum tata negara Denny Inderayana berpendapat Abdurrahman Wahid harus lebih proaktif menyelesaikan konflik di PKB. Karena penyelesaian hukum ternyata terbukti membuat rumit masalah, kalau ini dibiarkan sama saja artinya membiarkan PKB hancur dan ini akan jadi peluang emas bagi kelompok politik garis keras. (Kompas, 30/11/05)
29/11/2005
Bentuk Partai Baru
Sejumlah tokoh dari sempalan PDI-P seperti Roy BB Janis, Laksamana Sukardi, Abdul Madjid dan Marah Simon menghadiri Sarasehan Nasional Gerakan Pembaruan di Hotel Sahid, Jakarta. Sarasehan itu bertujuan membentuk partai baru yang akan diberi nama Partai Demokrasi Pembaruan. (Kompas, 30/11/05)
29/11/2005
DPR Perbesar Anggaran Pembuatan UU
DPR berencana memperbesar anggarannya di bidang legislasi, Jika tahun 2005 anggaran pembuatan UU hanya Rp 7,4 miliar maka pada tahun 2006 diusulkan menjadi Rp 66,7 miliar. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Bomer Pasaribu usai sidang paripurna DPR, menyatakan besarnya anggaran yang diusulkan ini karena kewenangan pembuatan UU kini berada di DPR setelah adanya perubahan UUD’45. (Kompas, 30/11/05)
29/11/2005
Penataan Intelijen Mendesak
Pengamat militer CSIS Kusnanto Anggoro menyatakan, penataan intelijen sudah mendesak untuk dilakukan dan diatur lewat UU. Ini untuk menghindari tumpang tindih sekaligus memberikan dasar hukum serta rambu-rambu atas kerja intelijen. Kusnanto mengemukakan ini seusai sosialisasi draf RUU intelijen di
29/11/2005
Industri Pertahanan Butuh Keputusan Politik
Ahli politik militer, Prof Dr Salim Said dalam diskusi “Menyikapi pencabutan embargo senjata AS” di Jakarta berpendapat, dibutuhkan keputusan politik untuk membangkitkan kembali industri pertahanan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Peneliti CSIS J.Kristadi menyatakan dalam pencabutan embargo AS itu masih diikuti dengan persyaratan reformasi TNI dan peradilan HAM.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPR dari F-PBB Yusron Ihza mengaku walau anggaran pertahanan menempati posisi urutan kedua setelah anggaran pendidikan, nilainya terlalu kecil untuk mengembangkan industri pertahanan. (Kompas, 30/11/05)
29/11/2005
Presiden SBY: Banyak Kepentingan
Presiden SBY menyatakan, proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu dan terkesan lambat karena banyak faktor dan kepentingan di luar pemerintah yang harus dipertimbangkan. Faktor kepentingan itu adalah legislatif (DPR dan DPD), judikatif (MA dan MK), parpol, kelompok kepentingan, organisasi nonpemerintah, komunitas bisnis dan organisasi internasional.
“Faktor dan kepentingan itu saling kait-mengkait dan saling mempengaruhi dalam pembuatan sebuah kebijakan dan tentang kebijakan itu sendiri,” katanya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Penyiapan Kebijakan Strategis di Indonesia di
29/11/2005
Lagi Soal Gaji Wapres
Seswapres Gembong Prijono menjelaskan, data gaji dan tunjangan Wapres yang diajukan ke DPR Senin (28/11) lalu senilai Rp 57,32 juta per bulan bukan merupakan data gaji dan tunjangan yang telah direvisi sebelumnya oleh wapres. Data yang diajukan itu sesuai prosedur penetapan APBN 2006, yaitu setelah DPR menyetujui pagu yang sebelumnya dibahas. “Kalau (data) yang sebelumnya itu lebih sebagai working paper saja,” jelasnya.(Kompas, 30/11/05)
29/11/2005
Presiden Sambut PKS
Presiden SBY menyambut baik keputusan Sidang Majelis Syuro III PKS untuk tetap mendukung pemerintahan yang dipimpinnya. Demikian dikatakan jurubicara Kepresidenan Andi Malarangeng di Jakarta. (Kompas, 30/11/05)
28/11/2005
Usulan Gaji Wapres Direvisi
Ketua Fraksi PAN Abdilah Toha dan Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini (F-PKS) secara terpisah di gedung DPR membenarkan adanya dokumen tentang usulan gaji dan tunjangan wapres yang besarnya Rp 167,7 juta per bulan. Namun usulan itu telah direvisi oleh pemerintah menjadi lebih kecil, yakni Rp 57,32 juta per bulan. Kedua fraksi itu baru menerima dokumen revisi itu hari ini. Karena pihak Setwapres baru memasukkan dokumen revisi tertanggal 14 November itu ke Komisi II DPR tanggal 28/11 pagi. (Kompas, 29/11/05)
28/11/2005
BIN Siapkan 6 Strategi
Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Sirgar menyatakan, BIN yang bertugas mengkoordinir seluruh lembaga intelijen telah menyiapkan enam strategi untuk memberantas terorisme.”Keenam strategi itu adalah mengoptimalkan produk-produk hukum, menjaga independensi, meningkatkan koordinasi, menindak tanpa diskriminasi, mengedepankan demokratisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” katanya dalam rapat kerja antara jajaran Polhukam dengan Komisi I DPR di gedung DPR,
28/11/2005
Ada
Presiden SBY menyatakan masih ada daerah yang belum serius menangani kasus flu burung kendati kasus ini sudah jadi kecemasan global. Selain itu ada pula daerah-daerah yang menutupi kalau di daerahnya terdapat wabah yang mematikan itu. Presiden mengemukakan ini usai mengadakan rapat teknis dengan Menkes Siti Fadilah Supari dan Mentan Anton Apriyantono di Kantor Presiden,
27/11/2005
Hari Guru Nasional: Kami Butuh Kesejahteraan
Wapres Jusuf Kalla dan Mendiknas Bambang Sudibyo menghadiri peringatan Hari Guru Nasional sekaligus ulang tahun PGRI dan Hari Aksara Internasional di Stadion Manahan, Solo. Wapres menyatakan, dalam kehidupan berbangsa, guru sangat berjasa sebagai pilar sekaligus pembentuk jiwa dan semangat bangsa yang meningkatkan kesejahteraan bangsa. Karena itu kualitas guru juga harus baik. Di sela-sela acara, puluhan guru turun dari tribun menuju tengah lapangan dan menggelar spanduk yang bertuliskan “Kami Butuh Kesejahteraan”. (Kompas, 28/11/05)
26/11/2005
TAP MPR Masih Berlaku?
Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, Tap MPR No.XI Tahun 1998 masih berlaku. Pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto harus tetap dilanjutkan meski peluang pemberian grasi terhadap Pak Harto tetap terbuka. Sementara mantan pengacara Presiden Soeharto, OC Kaligis menilai Tap MPR itu terlalu berlebihan karena landasan hukumnya tidak ada dan terlalu bersifat politis. Menurut Kaligis, TAP MPR XI itu tidak perlu setelah adanya UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena UU itu memakai asas equality dengan asas setiap orang sama di depan hukum. (Kompas, 27/11/05)
26/11/2005
Wapres Bantah Gajinya Rp 167,7 Juta
Wapres Jusuf Kalla menyatakan, berita yang menyebutkan gaji/tunjangan Wapres Rp 167,7 juta per bulan sama sekali tidak benar, tidak sesuai fakta dan menyesatkan. Data yang yang benar, gaji dan tunjangan Wapres Rp 42,41 juta per bulan. “Berita itu tidak benar dan saya minta Kompas meralat berita itu supaya publik memperoleh berita dan data yang akurat,” ujarnya di
25/11/2005
SBY Tiba di Tanah Air
Presiden SBY tiba kembali di tanah air setelah menghadiri KTT APEC di Busan (Korsel) yang dilanjutkan dengan kunjungan ke
25/11/2005
Gaji Wapres Rp 167,7 Juta
Gaji dan tunjangan Wapres mencapai Rp 167,7 juta per bulan atau Rp 2 miliar setahun. Besarnya gaji dan tunjangan Wapres itu tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Setwapres Tahun Anggaran 2006. Rapat Fraksi PAN sempat membahas soal gaji dan tunjangan wapres tersebut. Namun Seswapres Gembong Prijono membantah anggaran wapres meningkat hingga mencapai angka itu. Menurutnya, gaji wapres hanya Rp 20,1 juta perbulan. Selain itu ada tunjangan struktural sekitar Rp 22 juta. (Kompas, 26/11/05)
24/11/2005
Reshuffle Jangan Kepentingan Parpol
Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan, kalau ada perubahan kabinet sebaiknya Presiden SBY tidak melakukannya dengan dasar orientasi politik, melainkan sungguh-sungguh dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sehingga program-program yang telah dicanangkan pemerintah bisa dilaksanakan. Nurwahid mengemukakan ini usai jadi pembicara dalam sarasehan Dewan Pers di Jakarta Media Center. (Suara Karya, 25/11/05)
24/11/2005
Golkar Kawal Pemerintahan SBY-JK
Partai Golkar akan terus mendukung dan mengawal pemerintahan SBY-JK. Golkar juga akan membangun koalisi inti bersama komponen bangsa lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengarah Pernyataan Politik Rapimnas Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Jakarta. Namun Priyo menambahkan bahwa pernyataan politik ini belum final dan masih akan dibahas di sidang komisi. (Suara Karya, 25/11/05)
24/11/2005
Pencabutan Emargo Harus Diwaspadai
Pencabutan embargo sebagian bantuan militer AS terhadap
24/11/2005
Penghargaan Golkar untuk Pak Harto
Partai Golkar akan memberikan penghargaan “Anugrah Bhakti Pratama” kepada para sesepuh partai yang dinilai memajukan Golkar. Diantaranya kepada H.M.Soeharto (Pak Harto) yang mantan
24/11/2005
Presiden SBY di Pakistan
Presiden SBY dalam kunjungannya
23/11/2005
Jangan Tergantung Pada AS
Anggota Komisi I DPR Abdillah Toha di Jakarta mengingatkan pemerintah untuk tidak kembali bergantung sepenuhnya pada pada AS dalam hal pengadaan dan pengembangan sarana pertahanan pasca pemulihan kerjasama militer
23/11/2005
Embargo Senjata AS
Presiden SBY menyambut baik langkah pemerintah AS mencabut embargo senjata kepada
23/11/2005
Kemitraan Strategis Baru
Presiden SBY dan PM India, Manmohan Singh, di New Delhi menandatangani kesepakatan untuk membangun kemitraan strategis baru antara kedua negara. Kemitraaan strategis itu mencakup empat bidang, yakni politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, sains pendidikan dan teknologi, serta teknik dan kebudayaan. (Kompas, 24/11/05)
22/11/2005
Konflik Akibat Ketidakadilan
Wapres Jusuf Kalla menyatakan, terjadinya pemberontakan dan konflik di
22/11/2005
Anggaran DPR ke LN Melejit
Kendati rakyat sedang krisis dan kegiatan studi banding DPR ke luar negeri banyak dikritik karena terkesan tidak efektif dan menghambur-hamburkan uang negara, DPR justru memperbesar anggarannya sampai dua kali lipat. Data yang diperoleh tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2006 yang disetujui 30 Juni 2005, anggaran perjalanan dinas DPR ke luar negeri mencapai Rp 31,46 miliar.
Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding anggaran tahun 2005 yang berjumlah Rp 14,95 miliar. Untuk menghabiskan anggaran tahun 2005 yang baru terpakai Rp 4,82 miliar, BURT DPR tanggal 11 Desember nanti akan studi banding ke Kairo.
21/11/2005
Gaji PNS dan Prajurit Akan Naik
Presiden SBY menyatakan tahun 2006 gaji PNS dan prajurit TNI maupun Polri golongan bawah akan naik dari Rp 670.000,- menjadi Rp 1.030.000,- per bulan. Kenaikan gaji juga akan diberikan untuk PNS golongan menengah. Sedangkan untuk pejabat kemungkinan tidak ada kenaikan. “Kenaikan gaji ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pemberantasan korupsi,” kata SBY dalam penerbangan dari Busan ke
21/11/2005
Dana Pilkada Segera Diperiksa
Itjen Depdagri bekerjasama dengan BPK dan Bawasda Provinsi akan memeriksa penggunaan dana Pilkada yang dialokasikan pada APBD masing-masing propinsi. Irjen Depdagri Seman Widjojo mengemukakan itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwil IV Itjen Depdagri H Zainal Ariffin pada Rakor Pengawasan di Banjarmasin. Hasil pemeriksaan ini akan dipublikasikan kepada masyarakat umum sebagai wujud pertanggungjawaban publik. (Republika, 22/11/05)
21/11/2005
Tim Penanggulangan Terorisme
Kalangan pimpinan agama Islam di Tanah Air akan membentuk sebuah tim khusus guna memerangi pemikiran kelompok-kelompok teroris yang aksinya marak beberapa tahun belakangan ini. Ketua Komisis Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin di Jakarta mengatakan, ulama akan melakukan perlawanan terhadap pemahaman keagamaannya yang keliru. “Tim Penanggulangan Terorisme itu akan melakukan pendekatan agama Islam terhadap pemahaman-pemahaman yang diyakini oleh para pelaku tindak terorisme,” kata Ma’ruf. (Republika, 22/11/05)
26/11/07
Aliran Sesat Di Tengah Ummat ISlam
Beberapa hari belakangan ini pemberitaan tentang aliran sesat yang menamakan kelompoknya al-qiyadah al-islamiyyah amat sering muncul di televisi. Saya sendiri pertama kali mendengar tentang aliran ini dari Ustadz DR. Ibdalsyah pada salah satu Kuliah Subuh di Masjid Baitussalaam, Perumahan Bogor Raya Permai. Berita teve menayangkan proses pembacaan syahadatain (dua kalimat syahadat) dengan syahadat kedua berisi pengakuan bahwa Ahmad Moshaddeq, si pemimpin kelompok, adalah rasul utusan Allah. Sebuah pemikiran sesat, sebab ajaran Islam mengimani bahwa Nabi Muhammad saw adalah nabi terakhir yang diutus Allah swt*.
Dari berita juga diketahui bahwa kelompok yang dipimpin Moshaddeq ini tidak mengakui kewajiban sholat lima waktu. Mereka diajari bahwa saat ini anggota kelompok hanya wajib sholat malam. Sebuah pemikiran sesat yang berulang kali terjadi, disebabkan ketidaktahuan dan ketidakmengertian dalam memahami syariat Islam.
Memang benar ada dalam sejarah ketika Nabi Muhammad saw masih hidup, di mana umat Islam belum menerima perintah sholat wajib lima waktu. Saat itu Nabi dan sahabat-sahabatnya melaksanakan kewajiban sholat malam (qiyamul lail). Akan tetapi tidak pernah ada dalam sejarah sahabat dan salafush sholih melakukan penarikan kesimpulan untuk kembali memasuki masa "tidak wajibnya sholat lima waktu"!
Masih ada ajaran-ajaran sesat yang diajarkan Moshaddeq kepada pengikutnya, seperti belum diwajibkannya berhaji dan lain-lain. Oleh karenanya MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan aliran ini**. Pimpinan-pimpinan ormas Islam lainnya pun sudah menyampaikan peringatan akan kesesatan aliran ini. Beberapa ormas melakukan demonstrasi meminta pemerintah untuk segera menindak tegas pimpinan kelompok ini. Sebagiannya malah memberi ultimatum akan bertindak sendiri kalau pemerintah hanya berdiam diri saja.
Yang ingin saya catat di sini adalah, pertama lahirnya aliran sesat seperti ini adalah "kecolongannya" para ulama dan pendakwah Islam, dengan merebaknya pemikiran dan keyakinan yang sesat ini. Sungguh tidak bisa dipercaya ada di kalangan umat Islam yang terpedaya dengan ajaran yang sangat bertentangan dengan aqidah mendasar, seperti adanya yang mengaku-ngaku sebagai Nabi baru! Tapi begitulah kenyataannya. Peristiwa ini semoga mengingatkan para ulama dan pendakwah ajaran Islam untuk tidak bosan-bosan mengajarkan akidah yang shohih di tengah-tengah umat ini.
Bagi para orang tua muslim, peristiwa ini juga semoga menyadarkan untuk telaten memberikan pengajaran dan pendidikan aqidah yang benar kepada anak-anak sejak dini.
Catatan kedua adalah tentang nama-nama kelompok sesat. Saya merasa heran dan curiga karena nama yang dipilih adalah nama yang baik yang justru hilang dari umat Islam. "Al-Qiyadah al-Islamiyyah" itu sesungguhnya berarti kepemimpinan Islam. Kepemimpinan ini menjadi salah satu pilar penting menuju kebangkitan umat Islam dalam menebarkan rahmat bagi seluruh manusia. Kelemahan kepemimpinan inilah yang menjadi salah satu penyebab terpuruknya negeri-negeri muslim, yaitu ketika pemimpin yang adil absen dari tengah-tengah umat.
Nah, mengapa nama "al-qiyadah al-islamiyyah" ini yang dipilih? Skenario siapa sebenarnya yang menghadirkan nama ini? Jelas dalam pandangan keimanan ini adalah makar atau strategi dari iblis dan para syaithan, musuh abadi mereka yang beriman. Akan tetapi adakah oknum syaithan manusia yang sengaja menghembuskan pemilihan nama ini? Apakah ada tujuan justru supaya umat Islam yang lain kemudian "enggan" menyebut-nyebut tentang al-qiyadah al-islamiyyah yang dalam arti yang benar, yang amat dinanti-nantikan umat ini? Apakah penamaan ini dilakukan mereka yang memang tidak ingin umat ini mendapatkan kepemimpinan yang kuat, solid dan adil? Wallaahu a'lam. Mesti ada penelitian seksama tentang hal ini.
Saya jadi teringat juga dengan kelompok ekstrim yang menyebut dirinya "jama'ah islamiyyah". Sungguh nama ini pun merupakan nama mulia. Di dalamnya menyiratkan adanya komunitas yang saling memahami, bersikap rukun, berkasih sayang, tolong menolong dalam menebarkan kebaikan dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Kondisi berjama'ah, bekerja secara kolektif dan harmonis, bahkan menjadi ciri kerja alam semesta. Unsur-unsur alam saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari fenomena alam inilah lahir perumusan tentang rantai makanan hingga konsep ekosistem dan istilah webs of life, untuk menggambarkan keteraturan alam dalam kerja kolektifnya.
Ketika nama "jama'ah islamiyyah" ini sekonyong-konyong ditampilkan sebagai wujud sadis, tidak berperikemanusiaan, sikap nekad dan lain-lain, maka ada makna yang salah difahami sebagian umat Islam akan frase "jama'ah islamiyyah". Orang menjadi takut mendengar kata "jama'ah". Padahal umat Islam diperintahkan hidup berjama'ah. Sholat yang menjadi salah satu ibadah utama umat ini, yang penegakkannya menjadi simbol penegakkan ad-dien, akan berlipat ganda pahalanya ketika dilakukan dengan berjama'ah.
Siapa gerangan yang mengangkat dan menggembar-gemborkan nama-nama yang baik ini menjadi "simbol kejahatan"? Apakah ini dilahirkan mereka yang memang tidak ingin umat Islam ini kuat bersatu? Sungguh perlu penelitian seksama untuk mengungkap hal ini.
Catatan ketiga adalah tentang fenomena bisikan sesat yang dianggap wahyu (atau wangsit). Sejauh ini saya belum menemukan tulisan diantara para ulama muslim yang mengangkat masalah ini dalam menanggapi ajaran sesat yang tengah merebak. Sejauh yang saya pahami, memang ada kejadian dimana seseorang bisa memperoleh ilham, akan tetapi bisikan ini justru harus diuji dengan ajaran syariat Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw. Apabila bisikan ini sesuai dengan ajaran Islam, maka bolehlah dikuti. Apabila bisikan ini bertentangan dengan ajaran Islam, maka tertolaklah ia untuk diamalkan.
Perlu diadakan investigasi seksama terhadap orang-orang seperti Ahmad Moshaddeq atau siapapun yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu kenabian. Bagaimana perilaku mereka sebenarnya? Kalau mereka bertapa, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Investigasi seperti ini akan mengungkap, bagaimana modus syaithan ketika bersekutu dengan manusia melahirkan ajaran-ajaran yang amat sesat. Kepada mereka yang menjadi pimpinan kelompok sesat perlu diberikan tindakan yang tegas sesuai hukum yang berlaku. Penyesatan yang mereka lakukan sungguh amat besar dampak buruknya kepada umat. Bagaimanakah pendapat kita apabila ada ajaran yang mengajak orang terjun memasuki kobaran api yang menyala-nyala? Apa yang dilakukan para pemimpin kelompok sesat ini jauh lebih besar bahayanya daripada ilustrasi barusan, sebab dapat menyebabkan manusia kekal dibakar di neraka jahanam. Na'udzubillaah min dzaalik.
Terakhir, catatan keempat, saya sependapat dengan Ustadz Din Syamsuddin dan beberapa pemimpin umat lain, yang menyeru umat Islam untuk bersikap mengajak korban ajaran sesat agar kembali pada ajaran Islam yang benar. Sikap marah itu diarahkan pada kesesatan ajarannya. Adapun kepada mereka yang tergoda dengan ajaran sesat itu, maka diperlukan usaha-usaha untuk menjelaskan akan sesatnya ajaran yang telah mereka ikuti. Dan usaha dakwah ini tetap mesti mengikuti kaidah dan proses bijaksana, pendidikan dan argumentasi yang kokoh (QS an-Nahl:125).
Bisa jadi pada tersesatnya para pengikut ajaran sesat itu pun ada andil umat Islam yang lain. Wa bil khusus para ulama muslim, sekali lagi, karena mereka kurang intensif mendidik umat Islam. Dan bagi orang Islam lain, karena kurang giatnya membangun kesatuan umat dan saling memahami serta saling menolong.
Di balik setiap kejadian pastilah Allah swt menyimpan hikmah dan pelajaran bagi orang-orang beriman. Semoga lah merebaknya ajaran sesat di tengah umat Islam belakangan ini, mengingatkan umat Islam untuk memurnikan kembali aqidah. Untuk lebih mengkaji ajaran Islam dengan bimbingan ulama muslim yang sholih. Aamiin.
Wallahu a'lamu bish shawwab.
18/11/07
120 Marinir AS Bunuh Diri dalam Seminggu
Minggu, 18 November 2007
Koran Lemonde terbitan Perancis menulis, ada lebih dari 120 marinir AS yang bunuh diri dalam seminggu. Banyak yang mengalami gangguan mental dari Iraq
Hidayatullah.com--Koran Lemonde terbitan Perancis menulis, gangguan mental yang dihadapi para tentara AS yang pulang dari Iraq melanda bak tsunami. Koran beroplah besar di Perancis itu menambahkan, berdasarkan hasil riset 20 persen tentara AS yang bertugas di Iraq, dan setelah enam bulan pulang ke negara mereka, harus mendapat perawatan kejiwaan.
Sumber tadi menambahkan, bahkan sejumlah anggota parlemen dan lembaga yang menangani gangguan mental para marinir AS itu juga mengalami depresi berat.
Akibatnya sebagian marinir penderita gangguan mental itu tak mendapat perawatan yang layak. Data terbaru menunjukkan bahwa 120 marinir AS nekat bunuh diri dalam sepekan terakhir. [irb/www.hidayatullah.com]Habis STUDIA, TERBIT Gaul Islam...
Assalaamu'alaikum wr wb
Bagi yang ingin berlangganan edisi cetaknya, silakan kirim aplikasinya via e-mail: gaulislam@gmail.com atau SMS/CALL ke: 0251-7115520
Semoga kabar baik yang saya dengar dari temen-temen semuanya. Semoga hari-hari kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Swt. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dengan buletin remaja Islam STUDIA.
Namun, mohon maaf karena satu dan lain hal, STUDIA akhirnya harus tidak diterbitkan lagi. Persoalannya bukan soal finansial, tapi STUDIA ada problem di manajemen. Sebenarnya sangat berat kami sampaikan kepada temen-temen semua, tapi apa boleh buat itu harus saya sampaikan juga agar jelas semua permasalahannya. Jadi, karena bukan kehendak semua kru, tidak terbitnya STUDIA lebih tepat karena faktor "X", yakni "dipaksa" diberhentikan oleh pihak-pihak tertentu dan sepihak pula. Tapi sudahlah, tak usah diratapi.
Sebagai gantinya, insya Allah saya secara pribadi akan menerbitkan buletin sejenis, namanya BULETIN REMAJA "GAUL ISLAM". Insya Allah sudah terbit pada 29 Oktober 2007. Untuk sementara baru bisa dinikmati di internet (tentunya di sini:http://gaulislam.com; http://dudung.net; dan http://osolihin.wordpress.com, serta di beberapa mailing list). Tapi bagi teman-temen yang berencana untuk mencetak di daerah buletin ini, silakan kirim alamat lengkap, termasuk alamat e-mail, nomor HP atau telepon, serta nama penanggung jawabnya. Tolong dikirim ke: gaulislam@gmail.com atau SMS ke: 08179949470. Untuk kawasan Jabodetabek, edisi cetaknya alhamdulillah sudah beredar sejak 5 Nopember 2007.
Ini saja, saya tunggu konfirmasi dari teman-teman semua. Mohon maaf dengan ketidaknyamanan informasi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama ini.
Salam perjuangan dan kemenangan ideologi Islam,
O. Solihin
Bagi yang ingin berlangganan edisi cetaknya, silakan kirim aplikasinya via e-mail: gaulislam@gmail.com atau SMS/CALL ke: 0251-7115520
Langganan:
Postingan (Atom)
