Highlight Berita Nasional

Highlight Berita Nasional

Sumber : http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/nasional/index.php?page=18

12/12/2005

SBY Diminta Selesaikan Konflik PKB

Ketua Umum DPP PKB versi Muktamar Surabaya, Choirul Anam meminta Presiden SBY mengimplementasikan keputusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final. Anam bersama sejumlah ulama juga meminta untuk bertemu presiden. Ini dikemukakan Anam di sela-sela peresmian kantor baru DPP PKB di Jl.Kramat VI No.8 Jakarta Pusat. (Bisnis Indonesia, 13/12/05)

12/12/2005

SBY Diminta Selesaikan Konflik PKB

Ketua Umum DPP PKB versi Muktamar Surabaya, Choirul Anam meminta Presiden SBY mengimplementasikan keputusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final. Anam bersama sejumlah ulama juga meminta untuk bertemu presiden. Ini dikemukakan Anam di sela-sela peresmian kantor baru DPP PKB di Jl.Kramat VI No.8 Jakarta Pusat. (Bisnis Indonesia, 13/12/05)

12/12/2005

Bantuan ke Papua Belum Terkirim

Bantuan bahan makanan bagi masyarakat di tiga distrik yang dilanda kelaparan di Papua belum bisa disalurkan. Helikopter TNI AD yang mengangkut bahan makanan itu terpaksa kembali ke Wamena karena hujan deras dan kabut tebal. Pelaksana Harian Satkorlak Bencana Kemanusiaan Yahukimo, Letkol Sarjono di Wamena mengatakan, pendistribusian bantuan pada hari ketiga gagal mencapai sasaran karena terhambat hujan lebat, kabut tebal dan angin kencang. Ketiga distrik itu adalah Nalca, Panggema dan Pandama. (Kompas, 13/12/05)

12/12/2005

Tarif Air Minum di Atas Rp 1.000/M3

Beban utang PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mencapai Rp 5 triliun lebih. Setiap tahun sekitar 186 dari 300 PDAM mengalami kerugian Rp 100 miliar. Karena itu pemerintah mengusulkan agar tarif air minum dinaikkan di atas Rp 1.000/m3. Dirjen Cipta Karya Dep. PU Agoes Widjanarko di Jakarta menyatakan, kenaikan itu diperkirakan di bawah 20 persen. (Pelita, 13/12/05)

11/12/2005

Revisi Perppu Teroris

Kapolri Jenderal Pol. Sutanto mengusulkan revisi atas Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sebab Perpu tersebut membatasi gerak polisi dalam mengungkap jaring terorisme di Indonesia. Sebagai contoh, Bab V tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang dalam Perpu itu. Pada pasal 26 disebutkan, untuk memperoleh bukti dengan menggunakan data intelijen, polisi harus menunggu keputusan pengadilan negeri setempat. ”Ini jelas sangat menyulitkan polisi,” ujarnya kepada wartawan di kediamannya. (Indo Pos, 12/12/05)

11/12/2005

Bantuan Tiba di Yahukimo

Sejumlah bantuan makanan dan obat-obatan tiba di Kabupaten Yahukimo, Papua untuk mengatasi bencana kelaparan dan penyakit yang mengancam penduduk di daerah itu. Bahan makanan dan obat-obatan itu diantar langsung Menko Kesra Aburizal Bakrie didampingi Mensos, Menkes dan Gubernur Papua JP Salossa dengan menggunakan pesawat helikopter TNI AD. (Investor Daily, 12/12/05)

11/12/2005

Bukan Kebijakan Polri

Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menegaskan, wacana pengambilan sidik jari para santri di pondok-pondok pesantren tidak pernah menjadi kebijakan jajarannya, sehingga masyarakat tidak perlu resah karena hal itu tidak akan pernah dilakukan.”Terus terang hal-hal seperti itu meresahkan masyarakat, seolah komunitas tertentu kami awasi. Saya tegaskan, hal itu tidak pernah menjadi kebijakan kami. Saya justru heran, kenapa masalah ini terus-terusan berkembang, padahal berkali-kali pula telah saya tegaskan,” katanya di rumah dinasnya. (Investor Daily, 12/12/05)

11/12/2005

Bukan Kebijakan Polri

Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menegaskan, wacana pengambilan sidik jari para santri di pondok-pondok pesantren tidak pernah menjadi kebijakan jajarannya, sehingga masyarakat tidak perlu resah karena hal itu tidak akan pernah dilakukan.”Terus terang hal-hal seperti itu meresahkan masyarakat, seolah komunitas tertentu kami awasi. Saya tegaskan, hal itu tidak pernah menjadi kebijakan kami. Saya justru heran, kenapa masalah ini terus-terusan berkembang, padahal berkali-kali pula telah saya tegaskan,” katanya di rumah dinasnya. (Investor Daily, 12/12/05)

11/12/2005

SBY Akui Reformasi Lambat

Presiden SBY mengakui reformasi berjalan lambat dan menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses itu. Selain perlunya mempercepat proses reformasi birokrasi agar efektif, kapabel dan bersih, SBY juga menyatakan telah mengambil langkah-langkah memerangi korupsi serta meningkatkan transparansi dan pemerintahan yang baik. SBY mengemukakan ini dalam presentasinya di depan peserta forum bisnis dan investasi ASEAN di Kuala Lumpur. (Investor Daily, 12/12/05)

09/12/2005

Sidik Jari Santri, Inisiatif Masyarakat

Kapolri Jenderal Pol.Sutanto membantah pihaknya sebagai pengusung ide pengambilan sidik jari para santri. Justru ide tersebut dari sejumlah ulama dan masyarakat di Cimahi, Jawa Barat. “Ini bukan kebijakan Polri. Ini adalah inisiatif dari kelompok masyarakat di sana,” ujar Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri. Pada dasarnya pengambilan sidik jari itu merupakan hal positif. Tapi itu bukan kewenangan Polri. “Yang diinginkan Polri justru kepemilikan Single Identity Number (SIN) di kalangan masyarakat dan berlaku nasional. (Pelita, 10/12/05)

09/12/2005

Benahi Data, Stop Impor Beras

Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi mengeluarkan izin impor beras, kecuali benar-benar dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Ketahanan Pangan. Selain itu pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai stok beras sehingga kebijakan yang diambil tidak akan merugikan rakyat banyak, terutama para petani. Tentang hak angket maupun interpelasi yang sudah diusulkan sejumlah anggota dewan lintas fraksi, pimpinan dewan akan memproses dan menindaklanjuti, ujar Agung dalam rapat paripurna DPR. (Pelita, 10/12/05)

09/12/2005

Segera Diangkat 750.000 PNS Baru

Meneg PAN Taufiq Effendi memastikan, sebanyak 650 ribu tenaga honor akan diangkat menjadi PNS. Diutamakan yang usiannya maksimal 45 tahun dan sudah berdinas 15-25 tahun. Selain itu juga akan diangkat 100.000 PNS baru yang akan ditempatkan di pusat 25% dan di daerah 75%.. Taufik mengemukakan ini usai rapat koordinasi tentang pengangkatan pegawai honoror menjadi PNS yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres. Rakor dihadiri Mendiknas Bambang Sudibyo dan Kepala BKN Prapto Hadi. (Pelita, 10/12/05)

09/12/2005

DPR Desak SE Mendagri Dicabut

Ketua DPR Agung Laksono berniat melaporkan ke Presiden SBY mengenai sikap Mendagri yang tidak mengindahkan desakan DPR agar mencabut Surat Edaran Mendagri tentang penetapan harga eceran minyak tanah nasional Rp 2.275/liter yang memasukkan komponen dana pengawasan Rp 50/liter. “Kalau bandel-bandel juga, ya saya akan ke presiden melaporkan hal ini,” ujar Agung kepada pers. Sebelumnya saat memimpin rapat pariputrna DPR, Agung menegaskan sikap DPR yang menghendaki pencabutan surat edaran tersebut. (Kompas, 10/12/05)

09/12/2005

Pertemuan Tokoh

Sejumlah tokoh nasional senior diantaranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan mantan Panglima ABRI Wiranto mengadakan pertemuan di kediaman mantan Presiden Megawati di Jl.Teuku Umar 27 Jakarta Pusat.

Selain mengkritisi kinerja pemerintah dikaitkan dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat yang semakin berat, mereka mengimbau para penyelenggar negara mengutamakan kemandirian bangsa termasuk kembali ke jati diri dan sistem Indonesia sendiri dalam mengatasi berbagai masalah bangsa dan negara berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD’45. Mereka juga minta para pemimpin tidak “tipis telinga” terhadap kritik masyarakat yang seharusnya diterima baik. (Kompas, 10/12/05)

09/12/2005

Pertemuan Tokoh

Sejumlah tokoh nasional senior diantaranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan mantan Panglima ABRI Wiranto mengadakan pertemuan di kediaman mantan Presiden Megawati di Jl.Teuku Umar 27 Jakarta Pusat.

Selain mengkritisi kinerja pemerintah dikaitkan dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat yang semakin berat, mereka mengimbau para penyelenggar negara mengutamakan kemandirian bangsa termasuk kembali ke jati diri dan sistem Indonesia sendiri dalam mengatasi berbagai masalah bangsa dan negara berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD’45. Mereka juga minta para pemimpin tidak “tipis telinga” terhadap kritik masyarakat yang seharusnya diterima baik. (Kompas, 10/12/05)

09/12/2005

Bukti Lemahnya Infrastruktur

Kelaparan yang melanda Kabupaten.Yahukimo, Papua merupakan bukti lemahnya infrastruktur pemerintahan. Bahkan setelah Depsos mengirim bantuan beras 13 ton sekalipun, kelaparan belum tertangani karena bantuan itu belum juga sampai ke lokasi kelaparan. Ketua DPRD Kab. Yahukimo, Abok Busup, mengungkapkan, bantuan Depsos ke Kec. Krupon belum sampai ke lokasi. “Bantuan masih tertahan di Wamena. Kami sedang usahakan menyewa pesawat berdaya angkut lebih dari tiga ton,” ujarnya. (Kompas, 10/12/05)

09/12/2005

Atasi Kelaparan di Papua

Presiden SBY saat memberikan penghargaaan ketahanan pangan tingkat nasional di Istana Negara minta kasus kelaparan di Papua segera diatasi untuk menyelamatkan penduduk setempat. Presiden minta para pejabat jangan mengambil tindakan yang mengandung risiko tinggi sehingga bisa terjadi kelaparan. “Kalau itu terjadi (kelaparan-red), kita yang salah, pemimpin yang salah,” tegasnya. Presiden juga akan minta keterangan dari yang bertanggungjawab, “Kalau lalai kita beri tindakan.” (Pelita, 10/12/05)

08/12/2005

Interpelasi Impor Beras

Setelah 115 anggota DPR dari berbagai fraksi menggunakan hak angket untuk menyikapi impor beras yang dilakukan pemerintah, kini giliran 35 anggota DPR menggunakan hak interpelasinya. Surat pengajuan interpelasi ini diserahkan ke Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di gedung DPR Senayan. Penggalangan tandatangan interpelasi dilakukan Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Constant M.Ponggawa dan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal. (Indo Pos, 9/12/05)

08/12/2005

Kelaparan di Papua, 55 Tewas

Bencana kelaparan yang dialami warga Kabupaten Yahukimo, bagian tengah Pegunungan Jayawijaya, Papua menewaskan 55 orang sejak 11 November lalu. Penanganan dan informasi kelaparan ini sangat lambat akibat sulitnya medan menuju lokasi. Bupati Yahukimo, Ones Pahabol, hari ini membenarkan bahwa kelaparan masih menghantui warganya. Sebanyak 15.000 dari 200.000 penduduk kabupaten tersebut kini terancam kelaparan. Sebanyak 112 orang diantaranya sakit parah akibat kelaparan di 7 dari 14 kecamatan di kabupaten ini. (Media Indonesia, 9/12/05)

08/12/2005

SBY Kritik Pengkritiknya

Presiden SBY mengkritik balik cara-cara yang digunakan para pengkritik pemerintah yang dipimpinnya setahun ini bersama Wapres Jusuf Kalla. SBY menyesalkan kritik yang disampaikan dengan cara menjelek-jelekkan keadaan bangsa dan negara sendiri. “Mari kita pupuk rasa kecintaan pada bangsa dan negara dan bersama-sama memperbaikinya. Kita tak akan memperoleh apa-apa jika terus mengagumi negara lain, sementara selalu memandang buruk apa yang ada di dalam negeri sendiri,” katanya di Istana Negara. (Kompas, 9/12/05)

08/12/2005

3.316 Ton Beras PNS Numpuk

Sebanyak 3.316 ton beras dari total 8.513 ton beras jatah ribuan PNS di Propinsi Papua belum terangkut ke tujuan masing-masing. Untuk mengangkutnya dibutuhkan dana Rp 12,5 miliar. Pengeluaran terbesar melalui udara yakni Rp 7 miliar. Dirut Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti Drs Matias Sarwa di Jayapura mengatakan, 3.316 ton beras itu jatah November dan Desember 2005.
Diusulkan dana pengangkutan beras ke pedalaman melaui darat, laut dan udara di APBN 2005 Rp 39,31 milar. Tapi yang disetujui pusat hanya Rp 32 miliar, sehingga hanya bisa diangkut jatah beras hingga Oktober 2005. Karena tak bisa diangkut, ribuan pegawai di daerah pedalaman terpaksa mengkonsumsi makanan lokal seperti umbi-umbian. (Kompas, 9/12/05)

08/12/2005

3.316 Ton Beras PNS Numpuk

Sebanyak 3.316 ton beras dari total 8.513 ton beras jatah ribuan PNS di Propinsi Papua belum terangkut ke tujuan masing-masing. Untuk mengangkutnya dibutuhkan dana Rp 12,5 miliar. Pengeluaran terbesar melalui udara yakni Rp 7 miliar. Dirut Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti Drs Matias Sarwa di Jayapura mengatakan, 3.316 ton beras itu jatah November dan Desember 2005.
Diusulkan dana pengangkutan beras ke pedalaman melaui darat, laut dan udara di APBN 2005 Rp 39,31 milar. Tapi yang disetujui pusat hanya Rp 32 miliar, sehingga hanya bisa diangkut jatah beras hingga Oktober 2005. Karena tak bisa diangkut, ribuan pegawai di daerah pedalaman terpaksa mengkonsumsi makanan lokal seperti umbi-umbian. (Kompas, 9/12/05)

08/12/2005

Menag Lepas Kloter Pertama

Jemaah Indonesia mulai berangkat ke Tanah Suci. Kelompok Terbang (kloter) pertama jemaah calon haji Indonesia terbang ke Tanah Suci dari tiap embarkasi di seluruh tanah air. Menteri Agama Maftuh Basyuni melepaskan keberangkatan kloter pertama dari 472 kloter jemaah calon haji Indonesia. Kloter pertama asal Jakarta diberangkatkan Menteri Agama dan Menteri Perhubungan dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta. (Media Indonesia, 9/12/05)

07/12/2005

Ikrar Antikorupsi

Seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir memperingati Hari Antikorupsi Internasional di Ruang Baharudin Lopa, Kejaksaan Agung, Jakarta secara lantang berikrar memberantas korupsi. Hadir dalam acara ini pimpinan Komisi III DPR, perwakilan negara-negara sahabat, pejabat Polri dan aktivis pemberantasan korupsi seperti Adnan Buyung Nasution dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Makbul Padmanegara serta budayawan Taufik Ismail yang membacakan pusi berjudul Jangan-Jangan Saya Sendiri Juga Maling”. (Indo Pos, 8/12/05)

07/12/2005

Gaji PNS Minimal Rp 1 Juta

Presiden SBY berjanji segera menaikkan gaji PNS golongan rendah (golongan I dan II) menjadi minimal Rp 1 juta mulai tahun depan. “Saya ingin gaji minimal Rp 1 juta. Insya Allah bisa kita capai pada 2006,” ujarnya saat memberi sambutan pada peringatan Hari Penyandang Cacat di Istana Negara. (Investor Daily, 8/12/05)

07/12/2005

Jusuf Kalla: Berpikir Positif

Wapres Jusuf Kalla meminta masyarakat berpikir positif terhadap langkah penanganan dan pencegahan terorisme yang dilakukan aparat keamanan seperti pengambilan sidik jari yang akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra. Permintaan ini dikemukakan Wapres saat membuka seminar internasional Islamic Radicalism Security Issues and Economic Aktivities in Indonesia di Jakarta. (Media Indonesia, 8/12/05)

07/12/2005

Teken Kontrak Politik

Para menteri baru hasil reshuffle sesaat sebelum dilantik menandatangani kontrak politik. Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta. Penandatanganan akta untuk menjadi pejabat yang bersih dan bertanggungjawab itu diungkapkan Menneg PAN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta kepada pers seusai upacara pelantikan. (Indo Pos, 8/12/05)

07/12/2005

Presiden Lantik Enam Menteri

Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta melantik dan mengambil sumpah enam menteri Kabinet Indonesia Bersatu hasil reshuffle. Mereka adalah Menteri Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburzal Bakrie, Menakertrans Erman Suparno, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menkeu Sri Mulyani dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Pelantikan berdasarkan Keppres No.20P tahun 2005 yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 5 Desember 2005 dan berlaku sejak pelantikan. (Suara Karya, 8/12/05)

07/12/2005

Beras Impor Eks Vietnam Tak Layak

Marissa Haque, anggota DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan beras impor yang diangkut tiga kapal Vietnam yang ditolak berlabuh di pelabuhan Ciwanda, Kota Cilegon, Banten, tidak layak dikonsumsi. Pasalnya, beras itu sudah berwarna kuning dan hijau dan banyak kutu. “Saya memiliki bukti-bukti kuat. Selain berupa film, beras itu kami ambil untuk dijadikan contoh dan diperiksa. Yang paling berbahaya adalah beras itu mengandung senyawa untuk diawetkan. Senyawa itu merupakan salah satu penyebab kanker. Saya heran Perum Bulog menyatakan beras itu layak makan,” kata Marissa di kantor PDIP Provinsi Banten. (Sinar Harapan, 8/12/05)

06/12/2005

ICMI dipimpin Presidium

Komisi A yang membidangi organisasi menyetujui ICMI dipimpin secara kolektif oleh presidium seperti yang diusulkan BJ Habibie. Keputusan ini diambil dengan pemungutan suara pada Muktamar IV ICMI di Naraja Ballroom, Hotel Sahid Jaya, Makassar. Dari 161 anggota komisi, sebanyak 82 setuju, 77 ingin ICMI tetap dipimpin ketua umum dan dua abstain. Komisi A kemudian membahas perubahan AD/ART serta tata tertib pemilihan pengurus. (Koran Tempo. 7/12/05)

06/12/2005

ICMI Butuh Cedekiawan Sejati

Anggota Dewan Pakar ICMI, Din Syamsuddin di Makassar menyatakan, ICMI harus dimotori oleh sosok cendekiawan sejati. Ini terkait dengan fungsi dan peran besar ICMI sebagai organisasi yang terdiri dari para cendekiawan dalam kiprahnya bagi perkembangan bangsa di masa depan. Selain memiliki otoritas atau kapasitas keilmuan di bidangnya, sosok itu harus memiliki ideologi cendekiawan, yaitu ideologi perubahan. Sehingga ICMI bisa memberikan peran besarnya sebagaimana komitmen 5K, yakni kualitas kehidupan, kualitas kerja, kualitas karya, kualitas kemanusiaaan dan kualitas ketakwaan. (Kompas, 7/12/05)

06/12/2005

Pengungsi Aceh Butuh Modal Usaha

Ratusan ribu pengungsi di NAD kini membutuhkan pekerjaan segera, menyusul makin berkurangnya bantuan logistik. Mereka berharap bisa segera bekerja jika ada bantuan modal usaha. “Kami membutuhkan bantuan modal dan lapangan pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Apalagi bantuan logistik, menurut informasi, akan dihentikan bulan depan,” ujar Rahma (36) salah seorang pengungsi yang ditemui di Mon Ikeuen, Kecamatan.Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar. (Kompas, 7/12/05)

06/12/2005

Konflik Aceh diakhiri

Presiden SBY mengatakan konflik Aceh telah dapat diakhiri dan mereka di Aceh yang pada masa lalu menghendaki wilayah ini merdeka telah bergabung kembali dalam negara kesatuan RI. SBY mengemukakan ini menjawab pertanyaan seorang siswi dalam dialog di Balairung Pancasila Kompleks SMA Taruna Nusantara di Magelang. Presiden juga menyatakan pentingnya menjaga semangat nasionalisme dan patriotisme agar Indonesia aman dan kehidupan bangsa menjadi lebih sejahtera. (Pelita, 7/12/05)

06/12/2005

Koordinasi BI dan Tim Ekonomi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengharapkan koordinasi antara tim ekonimi Kabinet Indonesia Bersatu dan BI selaku otoritas moneter lebih dieratkan dalam menghadapi dan merespon tantangan perekonomian nasional. Saat menjelaskan hasil rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Burhanuddin menyatakan BI memandang tantangan utama tahun 2006 adalah mengembalikan stabilitas makro ekonomi dan membangun kembali kepercayaaan masyarakat dan investor tentang prospek perekonomian Indonesia. (Kompas, 7/12/05)

06/12/2005

Tiga Tugas Untuk Menkeu

Presiden SBY memberikan tiga tugas kepada Menkeu Sri Mulyani. Yakni penanganan inflasi yang sangat tinggi, melakukan stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan. “Penekanan memang diarahkan ke inflasi yang sangat tinggi, lalu mengembalikan stabilitas makro, dan satu hal meningkatkan kesempatan kerja pada 2006 serta mengurangi kemiskinan,” kata Sri kepada pers di gedung Bappenas. (Media Indonesia, 7/12/05)

06/12/2005

UU Guru dan Dosen disahkan

Sidang paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif di gedung DPR/MPR Senayan mensahkan RUU Guru dan Dosen menjadi UU. Mendiknas usai sidang berharap dengan disahkannya UU ini bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan, terutama performa guru dan dosen. Kendati baru disahkan, UU ini telah menuai kritik dan bahkan ada yang mendesak diamandemen karena ada pasal-pasal yang mendiskriminasi guru swasta. (Koran Tempo, 7/12/05)

05/12/2005

ICMI dipimpin Kolektif

Mantan Presiden BJ Habibie mengusulkan agar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dipimpin secara kolektif dalam sistem presidium, bukan presidensial. Kepemimpian kolektif akan lebih memudahkan ICMI bekerja, terutama menjawab tantangan pemerintah untuk memberikan solusi pada berbagai persoalan bangsa. Habibie mengemukakan ini saat menyampaikan refleksi 15 tahun ICMI dalam Muktamar IV ICMI di Makasar. (Kompas, 6/12/05)

05/12/2005

Sarwono Ingatkan Presiden SBY

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sarwono Kusumaatmadja mengingatkan Presiden SBY untuk tidak main-main dalam melakukan reshuffle kabinet. Karena sejak awal, para menteri yang dipilih dan diangkat sudah banyak yang bermasalah. Sarwono mengemukakan ini usai berkonsultasi dengan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. (Pelita, 6/12/05)

05/12/2005

Reshuffle Kabinet

Presiden SBY di Gedung Agung, Yogyakarta mengubah enam pos dan mengumumkan tiga nama baru anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Yakni Boediono sebagai Menko Perkonomian, Erman Suparno (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai Menakertrans dan Paskah Suzetta (Partai Golkar) sebagai Meneg PPN/Kepala Bappenas.
Boediono menggantikan Aburizal Bakrie yang dialihkan menjadi Menko Kesra. Erman menggantikan posisi Fahmi Idris yang dipindah menjadi Menteri Perindustrian. Sedangkan Paskah Suzetta menggantikan posisi Sri Mulyani yang beralih menjadi Menteri Keuangan. Mereka yang tidak lagi duduk di kabinet adalah Alwi Shihab, Jusuf Anwar dan Andung Nitimihardja. (Kompas, 6/12/05)

04/12/2005

Curigai Pesantren Untungkan Teroris

Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, kecurigaan yang dialamatkan ke pondok pesantren, dengan masuknya aparat intelijen antara lain untuk mengambil sidik jari para santri justru akan menguntungkan teroris.”Jangan keburu curiga kepada pondok pesantren, karena yang untung sebenarnya para teroris itu sendiri,” katanya sebelum membuka konferensi cabang PC NU di Kediri, Jawa Timur. (Pelita, 5/12/05)

04/12/2005

Muktamar IV ICMI

Presiden SBY membuka secara resmi Muktamar IV Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang berlangsung 4-7 Desember 2005 di Hotel Sahid Jaya, Makassar. Presiden berharap ICMI bisa memberikan sumbangan pemikiran dan solusi dalam memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi bangsa. (Media Indonesia, 5/12/05)

03/12/2005

Mendesak, Perbaikan Makro Ekonomi

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyatakan, perbaikan mikro ekonomi mendesak dilakukan. Buruknya penanganan makro ekonomi menyebabkan slowfation, yakni rendahnya tingkat pertumbuhan di tengah tingginya angka inflasi. Dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis XX Universitas Mercu Buana di Jakarta, Rizal menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM di atas 100% ibarat pemberian obat yang overdosis. Ini terbukti bukan hanya menyulitkan masyarakat karena menurunnya daya beli tapi juga berpengaruh pada keuangan negara. (Kompas, 5/12/05)

03/12/2005

Tiga Solusi Boediono

Mantan Menteri Keuangan Boediono “mengajukan” tiga hal utama yang harus dijadikan pelajaran untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Ketiga hal itu menyangkut disharmoni politk dan ekonomi, stabilitas ekonomi serta reformasi kelembagaaan dan tata kelola. Boedinono menyampaikan hal ini ketika menjadi pembicara pada acara Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta. (Kompas, 4/12/05)

02/12/2005

Etnis Tionghoa Jangan Eksklusif

Wapres Jusuf Kalla ketika membuka Muktamar Nasional III Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) di Surabaya mengingatkan segenap warga etnis Tionghoa di Indonesia tidak berprilaku eksklusif. Justru sebaliknya, harus inklusif untuk mempercepat proses pembauran etnis di Indonesia. (Sinar Harapan, 3/12/05)

02/12/2005

Wapres Buka Rakernas MUI

Wapres Jusuf Kalla membuka Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres, Jakarta. Wapres berharap Rakernas ini dapat memberikan hasil nyata berupa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan guna mengakhiri munculnya pemahaman keliru mengenai ajaran Islam terkait dengan aksi bom bunuh diri dan terorisme di Indonesia. (Kompas, 3/12/05)

02/12/2005

Usulan Pertamina dan BP Migas

Mendagri Moh.Ma’ruf menjelaskan, pungutan biaya pengawasan distribusi minyak tanah Rp 50/liter sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mendagri merupakan usulan Pertamina dan BP Migas.”Mengenai angka itu BP Migas dan Pertamina yang lebih mengetahui,” kata Ma’ruf usai shalat Jumat di Jakarta. (Media Indonesia, 3/12/05)

02/12/2005

Boediono Perkuat Tim Ekonomi

Presiden SBY menyatakan akan menata kembali tim ekonomi kabinetnya dan meminta mantan Menteri Keuangan Boediono untuk memperkuat tim tersebut. Presiden mengemukakan ini dalam jumpa pers di Medan, didampingi Seskab Sudi Silalahi, jubir kepresidenan Andi Mallarangeng dan Wagub Sumut Rudolf Pardede. Susunan tim ekonomi dalam reshuffle terbatas akan diumumkan beberapa hari lagi. (Kompas, 3/12/05)

01/12/2005

PP Penyiaran ditolak

Sejumlah pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Effendy Gazali PhD, Billy Sarwono PhD, Pinckey Triputra PhD dan Deddy N Hidayat PhD menolak keras terbitnya Peraturan Pemerintah No.50, 51 dan 52 Tahun 2005 yang merupakan implementasi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Mereka meminta Presiden mencabut PP itu dan mengancam akan akan menggugat melalui MA. (Media Indonesia, 2/12/05)

01/12/2005

Partai Demokrasi Pembaruan

Sejumlah tokoh sempalan PDI-P mendeklarasikan berdirinya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta. Laksamana Sukardi ditetapkan sebagai Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional PDP dan Roy BB Janis sebagai Ketua Pelaksana Harian PDP. Dalam kesempatan ini diperdengarkan pula Mars PDP karya Sukowaluyo Mintohardjo. (Media Indonesia, 2/12/05)

01/12/2005

Kampus Uncen dirusak

Sekitar 1.000 orang yang mengatasnamakan Parlemen Jalanan Rakyat Papua Barat mengamuk dan merusak gedung Universitas Cendrawasih dan Sekolah Tinggi Theologia Fajar Timur Jayapura. Perusakan ini dilakukan menyusul bentrok dengan aparat ketika mereka memperingati HUT ke-43 Rakyat Papua Merdeka. Mereka juga memblokir jalan protokol yang menghubungkan Sentani-Jayapura sehingga lalu lintas kendaraan macet total. (Media Indonesia, 2/12/05)

01/12/2005

Komisi I Desak Menhan Bahas 4 RUU

Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Menhan mendesak dipercepatnya penyelesaian empat RUU, yakni RUU Pertahanan Keamanan Negara, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen dan RUU Komponen Cadangan. Menhan mengatakan, RUU Pertahanan Keamanan Negara saat ini masih dalam pembahasan Pokja intern Dephan yang selanjutnya akan dimatangkan dalam forum Panitia Antar Departemen pada awal 2006. Judul RUU itu direncanakan diubah menjadi RUU Keamanan Nasional. (Media Indonesia, 2/12/05)

01/12/2005

Program Sukhoi dilanjutkan

Menhan Juwono Sudarsono dalam rapat kerja dengan Komisis I DPR di Jakarta menjelaskan, program pengadaan Sukhoi akan terus diberlakukan guna meningkatkan kesiapan sejumlah pesawat tempur yang terkena dampak embargo seperti F-5 Tiger dan F-16 Fighting Falcon. Langkah ini sebagai antisipasi kemungkinan diberlakukan kembali embargo karena sewaktu-waktu iklim politik di AS bisa berubah. (Sinar Harapan, 2/12/05)

01/12/2005

DPR Minta Mendagri Beri Penjelasan

Pimpinan DPR minta Mendagri memberi penjelasan soal surat edaran terkait dengan pungutan biaya pengawasan kenaikan harga minyak tanah. Permintaan ini disampaikan secara resmi melalui surat yang juga ditembuskan kepada Presiden SBY. Wakil Ketua DPR Zainal Ma’arif mengatakan permintaan itu disampaikan berdasarkan rapat pimpinan DPR yang digelar hari ini. (Sinar Harapan, 2/12/05)

01/12/2005

Dihimbau Hemat Listrik

Presiden SBY mengimbau masyarakat menghemat pemakaian listrik dan kepada PLN diminta meningkatkan pemenuhan tenaga listrik bagi masyarakat di pedesaan. Saat meresmikan PLTA Sipansihoras berkapasitas 50 MW di Desa Husor, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden mengatakan dari 220 juta penduduk baru 120 juta yang menikmati listrik. (Pelita, 2/12/05)

29/11/2005

GAM Tetap Gelar Milad

Jurubicara GAM Sofjan Dawood di Banda Aceh menyatakan, pihaknya tetap akan menyelenggarakan peringatan HUT atau milad ke-27 GAM pada 4 Desember mendatang. Dia menjanjikan milad itu akan dilakukan secara tertib dan tidak akan melanggar MOU. Sofjan juga mengharapkan TNI dan Polri memberi dukungan pengamanan. Sementara Menkominfo Sofyan Djalil mengharapkan milad digelar lebih sebagai syukuran merayakan perdamaian yang dicapai setelah Mou Helsinki. Dia juga menyatakan kalau ada pengibaran bendera GAM itu berarti melanggar MoU. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Reshuffle Jangan Diambangkan

Gubernur Lemhannas Muladi minta Presiden SBY menyelesaikan perombakan kabinet (reshuffle) sesegera mungkin.“Jangan mengambangkan masalah ini sehingga menimbulkan komentar yang macam-macam,” katanya di Jakarta. (Koran Tempo, 30/11/05)

29/11/2005

Jangan Tarik PNS ke Politik

Presiden SBY menyerukan kepada segenap jajaran partai politik untuk tidak menarik organisasi Korpri (PNS) untuk kekuatan politik manapun. Karena PNS harus bersikap netral dan tidak memihak kepada kepentingan orang perorangan ataupun kelompok politik manapun. Presiden mengemukakan itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Meneng PAN Taufik Effendi pada peringatan HUT Korpri di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta. Acara dihadiri sekitar 1.000 anggota Korpri. (Pelita, 30/11/05)

29/11/2005

Gus Dur Harus Tangani Konflik PKB

Pengamat politik Arbi Sanit dan ahli hukum tata negara Denny Inderayana berpendapat Abdurrahman Wahid harus lebih proaktif menyelesaikan konflik di PKB. Karena penyelesaian hukum ternyata terbukti membuat rumit masalah, kalau ini dibiarkan sama saja artinya membiarkan PKB hancur dan ini akan jadi peluang emas bagi kelompok politik garis keras. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Bentuk Partai Baru

Sejumlah tokoh dari sempalan PDI-P seperti Roy BB Janis, Laksamana Sukardi, Abdul Madjid dan Marah Simon menghadiri Sarasehan Nasional Gerakan Pembaruan di Hotel Sahid, Jakarta. Sarasehan itu bertujuan membentuk partai baru yang akan diberi nama Partai Demokrasi Pembaruan. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

DPR Perbesar Anggaran Pembuatan UU

DPR berencana memperbesar anggarannya di bidang legislasi, Jika tahun 2005 anggaran pembuatan UU hanya Rp 7,4 miliar maka pada tahun 2006 diusulkan menjadi Rp 66,7 miliar. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Bomer Pasaribu usai sidang paripurna DPR, menyatakan besarnya anggaran yang diusulkan ini karena kewenangan pembuatan UU kini berada di DPR setelah adanya perubahan UUD’45. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Penataan Intelijen Mendesak

Pengamat militer CSIS Kusnanto Anggoro menyatakan, penataan intelijen sudah mendesak untuk dilakukan dan diatur lewat UU. Ini untuk menghindari tumpang tindih sekaligus memberikan dasar hukum serta rambu-rambu atas kerja intelijen. Kusnanto mengemukakan ini seusai sosialisasi draf RUU intelijen di Yogyakarta. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Industri Pertahanan Butuh Keputusan Politik

Ahli politik militer, Prof Dr Salim Said dalam diskusi “Menyikapi pencabutan embargo senjata AS” di Jakarta berpendapat, dibutuhkan keputusan politik untuk membangkitkan kembali industri pertahanan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Peneliti CSIS J.Kristadi menyatakan dalam pencabutan embargo AS itu masih diikuti dengan persyaratan reformasi TNI dan peradilan HAM.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPR dari F-PBB Yusron Ihza mengaku walau anggaran pertahanan menempati posisi urutan kedua setelah anggaran pendidikan, nilainya terlalu kecil untuk mengembangkan industri pertahanan. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Presiden SBY: Banyak Kepentingan

Presiden SBY menyatakan, proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu dan terkesan lambat karena banyak faktor dan kepentingan di luar pemerintah yang harus dipertimbangkan. Faktor kepentingan itu adalah legislatif (DPR dan DPD), judikatif (MA dan MK), parpol, kelompok kepentingan, organisasi nonpemerintah, komunitas bisnis dan organisasi internasional.

“Faktor dan kepentingan itu saling kait-mengkait dan saling mempengaruhi dalam pembuatan sebuah kebijakan dan tentang kebijakan itu sendiri,” katanya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Penyiapan Kebijakan Strategis di Indonesia di Jakarta. (Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Lagi Soal Gaji Wapres

Seswapres Gembong Prijono menjelaskan, data gaji dan tunjangan Wapres yang diajukan ke DPR Senin (28/11) lalu senilai Rp 57,32 juta per bulan bukan merupakan data gaji dan tunjangan yang telah direvisi sebelumnya oleh wapres. Data yang diajukan itu sesuai prosedur penetapan APBN 2006, yaitu setelah DPR menyetujui pagu yang sebelumnya dibahas. “Kalau (data) yang sebelumnya itu lebih sebagai working paper saja,” jelasnya.(Kompas, 30/11/05)

29/11/2005

Presiden Sambut PKS

Presiden SBY menyambut baik keputusan Sidang Majelis Syuro III PKS untuk tetap mendukung pemerintahan yang dipimpinnya. Demikian dikatakan jurubicara Kepresidenan Andi Malarangeng di Jakarta. (Kompas, 30/11/05)

28/11/2005

Usulan Gaji Wapres Direvisi

Ketua Fraksi PAN Abdilah Toha dan Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini (F-PKS) secara terpisah di gedung DPR membenarkan adanya dokumen tentang usulan gaji dan tunjangan wapres yang besarnya Rp 167,7 juta per bulan. Namun usulan itu telah direvisi oleh pemerintah menjadi lebih kecil, yakni Rp 57,32 juta per bulan. Kedua fraksi itu baru menerima dokumen revisi itu hari ini. Karena pihak Setwapres baru memasukkan dokumen revisi tertanggal 14 November itu ke Komisi II DPR tanggal 28/11 pagi. (Kompas, 29/11/05)

28/11/2005

BIN Siapkan 6 Strategi

Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Sirgar menyatakan, BIN yang bertugas mengkoordinir seluruh lembaga intelijen telah menyiapkan enam strategi untuk memberantas terorisme.”Keenam strategi itu adalah mengoptimalkan produk-produk hukum, menjaga independensi, meningkatkan koordinasi, menindak tanpa diskriminasi, mengedepankan demokratisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” katanya dalam rapat kerja antara jajaran Polhukam dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta. (Kompas, 29/11/05)

28/11/2005

Ada Daerah Tutupi Kasus Flu Burung

Presiden SBY menyatakan masih ada daerah yang belum serius menangani kasus flu burung kendati kasus ini sudah jadi kecemasan global. Selain itu ada pula daerah-daerah yang menutupi kalau di daerahnya terdapat wabah yang mematikan itu. Presiden mengemukakan ini usai mengadakan rapat teknis dengan Menkes Siti Fadilah Supari dan Mentan Anton Apriyantono di Kantor Presiden, Jakarta. (Pelita, 29/11/05)

27/11/2005

Hari Guru Nasional: Kami Butuh Kesejahteraan

Wapres Jusuf Kalla dan Mendiknas Bambang Sudibyo menghadiri peringatan Hari Guru Nasional sekaligus ulang tahun PGRI dan Hari Aksara Internasional di Stadion Manahan, Solo. Wapres menyatakan, dalam kehidupan berbangsa, guru sangat berjasa sebagai pilar sekaligus pembentuk jiwa dan semangat bangsa yang meningkatkan kesejahteraan bangsa. Karena itu kualitas guru juga harus baik. Di sela-sela acara, puluhan guru turun dari tribun menuju tengah lapangan dan menggelar spanduk yang bertuliskan “Kami Butuh Kesejahteraan”. (Kompas, 28/11/05)

26/11/2005

TAP MPR Masih Berlaku?

Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, Tap MPR No.XI Tahun 1998 masih berlaku. Pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto harus tetap dilanjutkan meski peluang pemberian grasi terhadap Pak Harto tetap terbuka. Sementara mantan pengacara Presiden Soeharto, OC Kaligis menilai Tap MPR itu terlalu berlebihan karena landasan hukumnya tidak ada dan terlalu bersifat politis. Menurut Kaligis, TAP MPR XI itu tidak perlu setelah adanya UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena UU itu memakai asas equality dengan asas setiap orang sama di depan hukum. (Kompas, 27/11/05)

26/11/2005

Wapres Bantah Gajinya Rp 167,7 Juta

Wapres Jusuf Kalla menyatakan, berita yang menyebutkan gaji/tunjangan Wapres Rp 167,7 juta per bulan sama sekali tidak benar, tidak sesuai fakta dan menyesatkan. Data yang yang benar, gaji dan tunjangan Wapres Rp 42,41 juta per bulan. “Berita itu tidak benar dan saya minta Kompas meralat berita itu supaya publik memperoleh berita dan data yang akurat,” ujarnya di Jakarta. (Kompas, 27/11/05)

25/11/2005

SBY Tiba di Tanah Air

Presiden SBY tiba kembali di tanah air setelah menghadiri KTT APEC di Busan (Korsel) yang dilanjutkan dengan kunjungan ke India dan Pakistan. Di Bandara Udara Halim, SBY mendapat laporan Wapres Jusuf Kalla yang didampingi Menko Polhukkam, Mendagri, Panglima TNI dan Kapolri, tentang masalah yang menonjol. Yakni masalah Papua berkaitan dengan Provinsi Irjabar, situasi keamanan dan penegakkan hukum di Poso, rencana impor beras dan tindak lanjut pemberantasan kejahatan narkoba. (Kompas, 26/11/05)

25/11/2005

Gaji Wapres Rp 167,7 Juta

Gaji dan tunjangan Wapres mencapai Rp 167,7 juta per bulan atau Rp 2 miliar setahun. Besarnya gaji dan tunjangan Wapres itu tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Setwapres Tahun Anggaran 2006. Rapat Fraksi PAN sempat membahas soal gaji dan tunjangan wapres tersebut. Namun Seswapres Gembong Prijono membantah anggaran wapres meningkat hingga mencapai angka itu. Menurutnya, gaji wapres hanya Rp 20,1 juta perbulan. Selain itu ada tunjangan struktural sekitar Rp 22 juta. (Kompas, 26/11/05)

24/11/2005

Reshuffle Jangan Kepentingan Parpol

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan, kalau ada perubahan kabinet sebaiknya Presiden SBY tidak melakukannya dengan dasar orientasi politik, melainkan sungguh-sungguh dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sehingga program-program yang telah dicanangkan pemerintah bisa dilaksanakan. Nurwahid mengemukakan ini usai jadi pembicara dalam sarasehan Dewan Pers di Jakarta Media Center. (Suara Karya, 25/11/05)

24/11/2005

Golkar Kawal Pemerintahan SBY-JK

Partai Golkar akan terus mendukung dan mengawal pemerintahan SBY-JK. Golkar juga akan membangun koalisi inti bersama komponen bangsa lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengarah Pernyataan Politik Rapimnas Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Jakarta. Namun Priyo menambahkan bahwa pernyataan politik ini belum final dan masih akan dibahas di sidang komisi. (Suara Karya, 25/11/05)

24/11/2005

Pencabutan Emargo Harus Diwaspadai

Pencabutan embargo sebagian bantuan militer AS terhadap Indonesia tetap harus diwaspadai motivasi bisnisnya di balik pencabutan itu. Selain Indonesia tetap harus melepas ketergantungan pasokan peralatan militer hanya dari satu negara saja. Karena ada pilihan lain seperti Rusia, China, Jerman, Perancis dan Korsel. Demikian rangkuman pendapat dari anggota Komisi I DPR seperti Yuddy Chrisnandi (F-PG), Yusron Ihza (F-BPD) dan Effendi MS Simbolon (F-PDIP) di Jakarta. (Kompas, 25/11/05)

24/11/2005

Penghargaan Golkar untuk Pak Harto

Partai Golkar akan memberikan penghargaan “Anugrah Bhakti Pratama” kepada para sesepuh partai yang dinilai memajukan Golkar. Diantaranya kepada H.M.Soeharto (Pak Harto) yang mantan Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Golkar. Menurut Ketua Panitia Rapimnas dan HUT Golkar ke-41 Burhanuddin Napitupulu, penganugerahan penghargaan berupa pin itu akan disematkan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla pada acara puncak di Balai Kartini, Sabtu (26/11) malam. Penghargaan juga akan diberikan antara lain kepada B.J Habibie, Harmoko, Moerdiono, Oetojo Oesman dan Basyuni Suryamihardja. (Pelita, 25/11/05)

24/11/2005

Presiden SBY di Pakistan

Presiden SBY dalam kunjungannya di Islamabad, Pakistan bertemu dengan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf. Dalam pertemuan disepakati berbagai hal, baik di bidang hubungan politik, perdagangan, maupun upaya bersama memerangi terorisme. Di hari yang sama, saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di negara itu, SBY mengajak tokoh agama dan pendidik agama untuk memberikan pemahaman keagamaan yang mencerahkan. Ini penting untuk menyelamatkan umat dari pemahaman yang menyesatkan. (Kompas, 25/11/05)

23/11/2005

Jangan Tergantung Pada AS

Anggota Komisi I DPR Abdillah Toha di Jakarta mengingatkan pemerintah untuk tidak kembali bergantung sepenuhnya pada pada AS dalam hal pengadaan dan pengembangan sarana pertahanan pasca pemulihan kerjasama militer Indonesia-AS. Dia bahkan mendukung upaya diversifikasi terhadap sumber-sumber pembelian alat-alat pertahanan di luar AS. Namun harus tetap mempertimbangkan sisi kualitas dan harga yang kompetitif. (Suara Karya, 24/11/05)

23/11/2005

Embargo Senjata AS Dicabut

Presiden SBY menyambut baik langkah pemerintah AS mencabut embargo senjata kepada Indonesia. Namun, hal itu bukanlah dasar utama bagi Indonesia untuk melanjutkan reformasi dan demokrasi. SBY mengemukakan itu di New Delhi, India setelah memperoleh informasi, pemerintah Presiden Geroge W Bush memutuskan untuk menormalisasi hubungan militer antara Indonesia dan AS. (Kompas, 24/11/05)

23/11/2005

Kemitraan Strategis Baru

Presiden SBY dan PM India, Manmohan Singh, di New Delhi menandatangani kesepakatan untuk membangun kemitraan strategis baru antara kedua negara. Kemitraaan strategis itu mencakup empat bidang, yakni politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, sains pendidikan dan teknologi, serta teknik dan kebudayaan. (Kompas, 24/11/05)

22/11/2005

Konflik Akibat Ketidakadilan

Wapres Jusuf Kalla menyatakan, terjadinya pemberontakan dan konflik di Indonesia selama 50 tahun terakhir adalah karena masalah ketidakadilan perlakuan, baik secara ekonomi maupun sosial. ”Lihatlah gerakan sparatisme di Timor Timur dulu dan Gerakan Aceh Merdeka maupun adanya konflik dan sejumlah terorisme, itu karena ketidakadilan,” katanya saat memberi pembekalan kepada peserta KRA ke-38 Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Jakarta. (Kompas, 23/11/05)

22/11/2005

Anggaran DPR ke LN Melejit

Kendati rakyat sedang krisis dan kegiatan studi banding DPR ke luar negeri banyak dikritik karena terkesan tidak efektif dan menghambur-hamburkan uang negara, DPR justru memperbesar anggarannya sampai dua kali lipat. Data yang diperoleh tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2006 yang disetujui 30 Juni 2005, anggaran perjalanan dinas DPR ke luar negeri mencapai Rp 31,46 miliar.

Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding anggaran tahun 2005 yang berjumlah Rp 14,95 miliar. Untuk menghabiskan anggaran tahun 2005 yang baru terpakai Rp 4,82 miliar, BURT DPR tanggal 11 Desember nanti akan studi banding ke Kairo. Ada 16 nama anggota DPR yang terdaftar ikut studi banding tersebut. (Kompas, 23/11/05)

21/11/2005

Gaji PNS dan Prajurit Akan Naik

Presiden SBY menyatakan tahun 2006 gaji PNS dan prajurit TNI maupun Polri golongan bawah akan naik dari Rp 670.000,- menjadi Rp 1.030.000,- per bulan. Kenaikan gaji juga akan diberikan untuk PNS golongan menengah. Sedangkan untuk pejabat kemungkinan tidak ada kenaikan. “Kenaikan gaji ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pemberantasan korupsi,” kata SBY dalam penerbangan dari Busan ke Bangalore, India. (Republika, 22/11/05)

21/11/2005

Dana Pilkada Segera Diperiksa

Itjen Depdagri bekerjasama dengan BPK dan Bawasda Provinsi akan memeriksa penggunaan dana Pilkada yang dialokasikan pada APBD masing-masing propinsi. Irjen Depdagri Seman Widjojo mengemukakan itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwil IV Itjen Depdagri H Zainal Ariffin pada Rakor Pengawasan di Banjarmasin. Hasil pemeriksaan ini akan dipublikasikan kepada masyarakat umum sebagai wujud pertanggungjawaban publik. (Republika, 22/11/05)

21/11/2005

Tim Penanggulangan Terorisme

Kalangan pimpinan agama Islam di Tanah Air akan membentuk sebuah tim khusus guna memerangi pemikiran kelompok-kelompok teroris yang aksinya marak beberapa tahun belakangan ini. Ketua Komisis Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin di Jakarta mengatakan, ulama akan melakukan perlawanan terhadap pemahaman keagamaannya yang keliru. “Tim Penanggulangan Terorisme itu akan melakukan pendekatan agama Islam terhadap pemahaman-pemahaman yang diyakini oleh para pelaku tindak terorisme,” kata Ma’ruf. (Republika, 22/11/05)